Polda Sumsel akan Tindak Tegas Para Pelaku Pembakaran Hutan dan Lahan

Tribratanews.polri.go.id – Palembang. Kapolda Sumsel Irjen Pol Firli mengimbau masyarakat dan pihak perusahaan pemilik konsesi lahan di provinsi ini untuk menyetop pembakaran guna membersihkan dan membuka lahan baru setiap musim kemarau. “Pembakaran merupakan tindak pidana karena bencana kabut asap akan menimbulkan gangguan berbagai aktivitas dan kesehatan masyarakat,” jelasnya, Minggu (18/8/19).

Kapolda menekankan kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di sejumlah kabupaten di provinsi ini tidak boleh dibiarkan meluas dan menimbulkan bencana kabut asap yang dapat menimbulkan banyak kerugian.

Guna mencegah karhutla pada musim kemarau ini, pihaknya berupaya melakukan pembinaan kepada masyarakat dan pihak perusahaan. Polda Sumsel juga melakukan tindakan tegas terhadap siapa pun yang terbukti sengaja melakukan pembakaran untuk membuka lahan perkebunan, pertambangan, dan lahan lainnya.

Masalah karhutla yang selalu terjadi pada musim kemarau, menurut Kapolda, memerlukan perhatian bersama untuk mengatasinya. Oleh karena itu, partisipasi masyarakat akan terus didorong.

Irjen Pol Firli berharap masyarakat berpartisipasi menjaga lingkungan dari hal-hal yang dapat mengakibatkan terjadinya karhutla. Masyarakat juga diminta untuk melaporkan kepada aparat kepolisian terdekat jika mengetahui ada masyarakat dan pihak perusahaan pemegang konsesi lahan melakukan pembakaran dengan sengaja.

Jenderal Bintang Dua tersebut mengatakan dengan pembinaan tersebut, akan mengubah kebiasaan masyarakat membakar lahan. Selain itu, penegakan hukum secara tegas dapat mencegah kebakaran hutan dan lahan yang parah di provinsi dengan jumlah penduduk sekitar 8,6 juta jiwa itu.

Secara umum kebakaran hutan dan lahan pada puncak musim kemarau (Agustus 2019), bisa dikendalikan Satgas Siaga Darurat Bencana Asap yang bekerja sejak April 2019. Untuk mendukung satgas melakukan pencegahan dan penanggulangan karhutla, pihaknya berupaya melakukan penegakan hukum sesuai maklumat larangan membakar. “Berdasarkan Undang-Undang Lingkungan Hidup, pelanggar maklumat larangan membakar lahan, hutan, dan perusakan lingkungan dikenai ancaman hukuman 15 tahun penjara dan denda Rp5 miliar,” tutupnya.

(bg/sw/hy)

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password