Larangan saat Pilkada Serentak, AKBP Wirahatingsih, S.H., M.H. Tegaskan Netralitas Polri adalah Harga Mati

Tribratanews.polri.go.id – Polda Bali – Kasubbid Sunluhkum Bidkum Polda Bali, AKBP Wirahatiningsih, S.H., M.H. mensosialisasikan Pilkada serentak tahun 2018 melalui radio RRI Pro 1, Senin (5/2/2018). Dialog interaktif yang dimulai dari pukul 07.00 wita sampai dengan 08.00 wita ini membahas tentang “Netralitas Polri dalam Pilkada Serentak Tahun 2018”.

WhatsApp Image 2018-02-05 at 22.10.28Mengawali acara, AKBP Wirahatiningsih, S.H., M.H. mengatakan, sesuai ketentuan Undang-Undang Kepolisian No. 2 Tahun 2002 terutama pada Pasal 13 disebutkan bahwa tugas pokok Polri adalah sebagai pemelihara Kamtibmas, penegak hukum, pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat. Berkaitan dengan Pilkada serentak, sudah diatur dalam Pasal 28 ayat (1) UU Kepolisian No. 2 Tahun 2002 bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia bersikap netral dalam kehidupan politik dan tidak melibatkan diri pada kegiatan politik praktis. Sedangkan pada ayat (2) dijelaskan, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia tidak menggunakan hak memilih dan dipilih.

Pimpinan Polri sudah mengeluarkan 13 larangan dalam Pilkada serentak tahun ini, diantaranya anggota Polri tidak boleh berfoto bersama dengan salah satu Paslon, tidak boleh menjadi narasumber pada saat Pilkada, tidak boleh sebagai pengurus KPPS dan lain-lain. Dijelaskannya, ketiga belas larangan itu sudah disosialisasikan di tingkat Polres dan Satker Polda Bali.

Tujuannya, agar anggota Polri mengetahui larangan atau ketentuan yang tidak diperbolehkan pada saat Pilkada 2018, sehingga pelanggaran yang dilakukan oleh anggota Polri pada saat pengamanan Pilkada dapat dicegah dan diminimalisir. “Jika masih terjadi pelanggaran maka anggota itu akan diproses secara disiplin atau kode etik,” ujarnya.

Bagaimana jika pada saat pengamanan Pilkada, anggota Polri tidak sengaja berfoto bersama Paslon? Perwira ramah dan murah senyum ini mengatakan, pihaknya akan menindaklanjuti dengan melakukan penyelidikan terhadap foto tersebut dengan mengumpulkan barang bukti.

“Dalam proses pembuktian nanti akan terlihat apakah anggota tersebut benar melakukan pelanggaran. Jika tidak terbukti melakukan pelanggaran maka tugas Polri untuk mengklarifikasi berita tersebut,” terangnya.

“Jika menemukan adanya pelanggaran yang dilakukan oleh anggota Polri, masyarakat boleh melaporkan temuan itu ke Bid Propam Polda Bali,” sambungnya.

Menanggapi pertanyaan dari masyarakat yang bernama Rian, Kasubbid Sunluhkum Bidkum Polda Bali kembali menegaskan bahwa netralitas Polri adalah harga mati. Jika masih ada anggota Polri yang terlibat dalam politik praktis apalagi menyediakan fasilitas pasti akan diproses sesuai hukum, tidak ada ampun.

“Anggota Polda Bali sangat banyak. Kita tidak bisa mengawasi seluruh personel di lapangan. Disinilah peran masyarakat untuk ikut memantau anggota Polri di lapangan,” imbaunya.

Penulis  : I Ketut Bina Wartawan

Editor    : Swanjaya

Publish  : I Putu Suwardhana.M

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password