Ini Langkah Kapolda Sulsel Bersihkan Polri dari Oknum Polisi Nakal

Tribratanews.polri.go.id, Makassar – Menyikapi kasus-kasus penjualan mobil bodong oleh oknum aparat kepolisian, Kapolda Sulsel, Irjen Pol Muktiono mengambil sikap tegas. Dia memecat Kapolsek Burau AKP HT dari jabatannya.

Pelaksana Tugas (Plt) Kapolsek Burau sementara dijabat Iptu Arifin. Iptu Arifin bertugas sebagai Kepala Satuan Tahanan dan Barang Bukti (Tahti) di Polres Luwu Timur.

“Iya, pelaksana tugas (Iptu Arifin) sebagai Kapolsek Burau,” kata Wakapolres Luwu Timur Kompol Armin Anwar.

AKP HT diduga menjual belasan mobil bodong identik dengan hasil curian tersebut kepada sesama polisi dan masyarakat. Pencopotan AKP HT disinyalir untuk memperlancar kasus penyelidikan yang tengah dilakukan Polda Sulsel

Pakar Hukum dan Guru Besar Universitas Bosowa, Prof Marwan Mas mengapresiasi tindakan Kapolda Sulsel memecat oknum polisi yang terlibat. Hanya saja dia menduga ada jaringan dalam kasus penjualan mobil bodong tersebut. Hal ini kata dia, karena mobil-mobil bodong itu memiliki surat-suratnya meskipun palsu, dan surat-surat itu kan dikeluarkannya melalui Samsat.

“Tidak mungkin 14 mobil bisa lolos dan diperjualbelikan lengkap dengan surat-suratnya, pasti itu dikeluarkan melalu Samsat, jaringannya harus diungkap. Apalagi Kapolda baru punya misi untuk memberantas sikap untuk memberantas pungli dan kejahatan-kejahatan lainnya di internalnya,” ujarnya.

Marwan kemudian meminta kasus ini diusut tuntas, termasuk kemungkinan adanya oknum petinggi Polri atau Polda yang terlibat.

“Harus ditelusuri siapa tau ada atasannya yang melindunginya. Kita patut menduga seperti itu karena tidak mungkin berjalan lama dan banyak mobil yang sudah dijual tanpa diketahui pejabat di atasnya,” ujarnya.

Menurut Mawan, tindakan yang dilakukan HT tidak hanya melanggar tindak pidana, melainkan melanggar kode etik kepolisian.

“Ini bukan hanya melanggar tindak pidana yang pastinya akan dibawa ke ranah hukum, tapi perlu ada tindakan kode etik yang mendahului proses pidana hukum. Sanksinya adalah, karena dia sudah menyalahi kode etik kepolisian, bisa saja ada pemecatan terlebih dahulu sebelum ada keputusan hakim,” tambahnya.

Hal senada disampaikan Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Makassar, Aswandi Andi Mas. Dia menyebutkan, kasus tersebut bukan bukanlah penggelapan biasa karena diduga dilakukan berulang kali. Olehnya itu, Aswandi menyebut Kapolda harus membersihkan oknum-oknum anggota polisi yang merusak citra dan nama baik kepolisian seperti kasus mobil bodong tersebut.

“Kapolda harus membersihkan institusi Polri dari oknum-oknum yang merusak citra institusi Polri di mata publik. Apalagi, diduga kasus ini tidak dilakukan oleh satu oknum melainkan bersindikat,” tandasnya.

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password