Setelah Sat Lantas kini Sat Reskrim Polres Pesawaran Lampung di Praperadilkan

Tribratanews.polri.go.id – Polda Lampung. Ajun Komisaris Besar Polisi Mohammad Syarhan, S.Ik selaku Kapolres Pesawaran memberikan kuasa kepada Advokat Bidang Hukum Polda Lampung tertanggal 15 September 2017 guna menghadapi permohonan Praperadilan an. Zainal Abidin Bin Batin Terang (Alm) dan an. Sutarji Bin Sudiharjo.

Praperadilan diajukan keduanya, mengenai SAH TIDAK PENYITAAN, Zainal Abidin Bin Batin Terang (Alm) dan Sutarji Bin Sudiharjo kedua warga Pesawaran ini mengatakan Polres Pesawaran melakukan penyitaan terhadap barang-barang miliknya tanpa ijin dari Ketua Pengadilan setempat, adapun barang barang tersebut berupa 1 buah chainsaw/pemotong kayu dan 3 buah golok yang digunakan untuk menebang 28 (dua puluh delapan) pohon kelapa pada kebun/tanah milik orang lain di Dusun Serbajadi Desa Trimulyo Kecamatan Tegineneng pada tanggal 29 Mei 2017, selanjutnya oleh Pemilik Kebun/Tanah hal tersebut di laporkan pada Polres Pesawaran dan tertuang dalam Laporan Polisi tanggal 20 Mei 2017.

Selain tanpa adanya izin penyitaan, Polres Pesawaran di dalam alasan Permohonan Praperadilan tersebut tidak segera meminta izin penyitaan kepada Pengadilan Negeri Kalianda dan bahkan telah melewati waktu sebagaimana dimaksud Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 3/PUU-XI/2013 yang memaknai kata “segera” harus segera dan tidak lebih dari 7 (tujuh) hari.

Bahwa pada sidang lanjutan hari Senin tanggal 18 September 2017 bertempat di Pengadilan Negeri Kalianda, 2 (dua) orang Advokat/Kuasa Hukum Kapolres Pesawaran yakni Yulizar Fahrulrozi Triassaputra dan M Joni telah memberikan Jawaban atas Permohonan Praperadilan tersebut, Advokat Yulizar Fahrulrozi Triassaputra membacakan Jawaban yang intinya, pertama ; Bahwa Termohon legal standingnya sebagai Penyidik Kepolisian Negara Republik indonesia mempunyai kewenangan untuk melakukan penyitaan terhadap barang-barang yang diduga digunakan untuk melakukan suatu tindak pidana.

Kedua; Bahwa Terhadap perkara aquo Termohon telah mendapat persetujuan melakukan penyitaan sebagaimana Penetapan Persetujuan Penyitaan Nomor :412/Pen.Pid/2017/PN.Kla tanggal 5 Juli 2017 yang diterbitkan oleh Pengadilan Negeri Kalianda.

Ketiga; Bahwa perlu di baca ulang kembali, hal prinsip dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 3/PUU-XI/2013 adalah terkait pengujian uji materi Pasal 18 ayat (3) Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP). ‘frasa ‘segera’ dalam rumusan Pasal 18 ayat (3) KUHAP yang menyatakan, “Tembusan surat perintah penangkapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus diberikan kepada keluarganya segera setelah penangkapan dilakukan. Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi ” haruslah dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai “segera dan tidak lebih dari 7 (tujuh) hari.” Oleh karena itu alasan Para Pemohon yang menjustifikasi Penyitaan sama halnya dengan Pasal 18 ayat (3) KUHAP adalah sangat keliru dan haruslah diabaikan.

Keempat; Bahwa terkait frasa “segera” sebagaimana Pasal 18 ayat (3) Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang telah diuji materil, Pasal 50 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana telah di uji materi pula ke Mahkamah Konstitusi. Inti permohonan uji materi adalah sehubungan KUHAP tak memberikan batas waktu yang tegas berapa lama seseorang layak menyandang status tersangka, mengingat Pasal 50, hanya menggunakan frasa “segera” yang dapat diterjemahkan secara relatif oleh penyidik dan penuntut. Lalu bagaimana akhir permohonan uji materi terhadap pasal 50 ayat (1)?, Mahkamah Konstitusi melalui putusan Nomor : 123/PUU-XIII/2015 tanggal 7 September 2016 telah mengadili dan menolak Permohonan untuk seluruhnya. Dalam pertimbangan hukumnya Mahkamah Konstitusi menyatakan Pasal 18 ayat (3) Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang telah diuji materil tidak dapat dipersamakan mengingat Pasal 18 ayat (3) Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dapat dikalkulasi secara kuantitatif dalam hitungan waktu terhadap semua kasus penangkapan. Sementara kata “segera” dalam Pasal 50 ayat (1) dan (2) KUHAP disamping bukan sekedar pemberitahuan, konteks dan substansinya pun berbeda tidak dapat dikalkulasi secara kuantitatif.

Kelima; Sehubungan hal tersebut di atas Permohonan Praperadilan Para Pemohon sungguh tidak beralasan menyamakan begitu saja kata “segera” dalam Pasal Penyitaan dengan pasal 18 ayat (3) KUHAP yang merupakan dua keadaan yang berbeda, hal ini tidak relevan dan sekaligus tidak ada koherensinya secara konstektual.

Keenam; Bahwa mengenai alasan Para Pemohon yang menyatakan perkara aquo adalah perkara perdata berkaitan sengketa kepemilikan, terhadap hal ini adalah tidak benar mengingat sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Kalianda Perkara Perdata No.03/Pdt.G/2011/PN.KLD tanggal 13 Desember 2011, Pemohon an. Zainal Abidin Bin Batin Terang (Alm) menggugat Nenek Pelapor yang bernama Isnaini bertempat di Pengadilan Negeri Kalianda, pada proses akhir telah di putuskan oleh Majelis Hakim Pemeriksa Perkara yang mengadili menolak gugatan penggugat (Zainal Abidin Bin Batin Terang) untuk seluruhnya, adapun dalam pertimbangan hukumnya pada putusan tersebut Pemohon an. Zainal Abidin Bin Batin Terang tidak dapat membuktikan dalil gugatannya dipersidangan atas kepemilikan tanah sengketa.

Menurut Yulizar Fahrulrozi Triassaputra alasan Para Pemohon yang menyatakan adanya sengketa kepemilikan adalah hal yang tidak mendasar dan cenderung mengada-ada maka seyogyanya alasan Para Pemohon tersebut tidak dapat diterima dan patut di tolak.

Menanggapi hal tersebut, Kabid Humas Polda Lampung, Kombes Pol Dra. Sulistyaningsih mengatakan bahwa dari keenam pernyataan pihaknya yakin bahwa penyitaan sudah sesuai prosedur.

“Tentu, penyitaan itu sudah sesuai prosedur sesuai yang diatur KUHAP”, kata Kombes Pol Dra. Sulistyanigsih melalui sambungan telfone, Senin (18/9) malam. (*)

Penulis : Tim
Editor : Alfian Nur
Publish : N.Muslih Lpg

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password