Kapuskeu Polri Membuka Diklat Bendahara Pengeluaran Polri Angkatan ke-V T.A. 2017

KEU

Tribratanews.polri.go.id – Mabes Polri, Bertempat di Ruang Pertemuan Grand Prioritas, Cisarua Bogor, Kapuskeu Polri, Brigjend Pol Drs Bambang Ghiri membuka Diklat Bendahara Pengeluaran Polri Angkatan ke-V T.A. 2017, Senin (28/08/2017).

Diklat ini merupakan salah satu upaya Puskeu Polri untuk melaksanakan Perpres No. 7 tahun 2016 yang mengamanatkan sertifikasi bendahara pada satker pengelola APBN termasuk Bendahara Pengeluaran di setiap Satker Polri. Sampai dengan saat ini sebanyak 85% dari 1.278 bendahara pengeluaran satker di lingkungan Polri telah mendapatkan sertifikasi bendahara pengeluaran.

Kegiatan ini berlangsung selama empat hari, mulai tanggal 28 Agustus s.d 31 agustus 2017, diikuti 150 peserta yang berasal dari Bendahara jajaran Polda Se-Indonesia dan Bendahara pada Satker Mabes Polri. Acara ini terselenggara atas kerja sama Polri dengan Pusdiklat Kemenkeu RI.

KEUUUU

Peserta Diklat mendapat banyak bekal materi, selain materi teknis dalam penugasan bendahara pengeluaran, disampaikan juga materi Kepemimpinan Bebas KKN yang disampaikan oleh Kapusdiklat Perbendaharaan Kemenkeu RI, Iqbal Islami. Materi ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran tentang langkah-langkah praktis yang bisa dilakukan oleh bendahara pengeluaran dalam menolak KKN di bidang penugasan masing-masing.

Dalam kesempatan ini, Kapuskeu Polri menyampaikan bahwa pengelolaan keuangan negara yang meliputi seluruh kegiatan perencanaan, penguasaan, penggunaan, pengawasan dan pertanggungjawaban wajib dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. “Kelola keuangan negara dengan baik dengan penuh tanggung jawab dan memperhatikan rasa keadilan serta kepatutan,” ujar Kapuskeu.

Kapuskeu lebih lanjut menjelaskan bahwa tahun anggaran 2017 akan berakhir dalam kurun waktu 4 (empat) bulan ke depan. Untuk itu diharapkan kepada seluruh pengemban fungsi keuangan agar bekerja sama dengan fungsi lain guna mewujudkan tata kelola keuangan yang baik sehingga opini WTP TA 2017 dapat diraih. “Menyikapi penerapan PP No. 60/2016 tentang tarif dan jenis PNBP di lingkungan Polri maka diharapkan kepada seluruh pengemban fungsi keuangan untuk menyampaikan kepada masing-masing atasannya guna penerapan PP tersebut di lingkungan satker masing-masing,” pungkas Kapuskeu Polri Brigjen Pol Drs Bambang Giri.(*)

Penulis : Tim

Editor : Alfian

Publish : Alam/Veri

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password