Ratusan Miliar Dana Penjualan Saham Daerah di PT. Newmont Nusa Tenggara Diduga Nyangkut di Bakrie Group

Tribratanews.polri.go.id – Dana Sebesar Rp 718 miliar hasil penjualan saham Pemda pada PT NNT hingga kini masih jadi tanda tanya. Yang sudah pasti, dana tersebut masih belum diterima sepenuhnya oleh PT Daerah Maju Bersaing (DMB), perusahaan daerah kepanjangan tangan Pemprov NTB, Pemkab Sumbawa dan Sumbawa Barat.

Direktur PT DMB Andy Hadianto yang diangkat sebagai Direktur PT DMB sejak tahun 2010 itu Belum berhasil di konfirmasi, Namun sebelumnya dia mengakui bahwa pembayaran saham milik daerah itu memang di cicil ke pihaknya, oleh siapa? Inilah masalahnya.

Jawaban datang dari Ketua Komisi III DPRD NTB Johan Rosihan. Politisi PKS NTB ini memastikan, bahwa saham milik daerah itu sudah dibayar lunas oleh pembeli saham Newmont, Arifin Panigoro. “Sudah dibayar lunas ke PT Multi Daerah Bersaing, kata Johan, Ini adalah perusahaan kongsi antara DMB dengan Multi Capital, anak usaha BUMI Resources milik Bakrie Group. PT MDB dibentuk untuk mengeksekusi pembelian saham PTNNT melalui skema divestasi.

Perusahaan kongsi MDB ini memiliki 24 persen saham PTNNT dengan komposisi 18 persen saham NNT hak Multi Capital dan 6 persen sisalnya hak DMB. Saham inilah yang dibeli Arifin Panigoro bersamaan dengan akuisisi saham asing PTNNT.

Karena Arifin telah menunaikan kewajibannya, maka tatkala hingga kini DMB belum menerima seluruh dana pembayaran saham itu, maka jelas bahwa dana tersebut mandek di Mulci Capital, anak usaha Bakrie Group.

Andy Hadianto sendiri dalam beberapa kesempatan tak pernah secara gamblang menyebut berapa dana yang sudah masuk ke rekening DMB. Dia selalu menyebut secara umum. Namun, angka pertama sempat terungkap dari total Rp 718 miliar, yang baru masuk Rp 300 miliar. Belakangan, sempat disebut kisaran angka Rp 500 miliar.

Dan bukan kali ini saja Bakrie Group menahan uang yang menjadi hak Pemprov NTB, Pemkab Sumbawa dan Sumbawa Barat. Pada 2012, Bakrie Group sudah melakukan hal semacam ini.
Ini terutama semenjak pembagian dividen PTNNT tahun 2011 yang harusnya masuk ke kas daerah dalam APBD 2012. Pada Oktober 2011, PTNNT membagi dividen sebesar USD 200 juta kepada seluruh pemegang saham. MDB yang memiliki 24 persen saham memperoleh USD 48 juta.

Dan dari jumlah tersebut, DMB berhak memperoleh USD 12 juta sebelum dipotong pajak dan sejumlah kewajiban kepada perseroan, rupanya oleh Bakrie Group, dana dividen hak daerah itu tidak diesrahkan ke daerah, dipakai terlebih dahulu untuk membayar kewajiban cicilan pinjaman ke Credit Suise di Singapura. Sementara dividen yang menjadi hak daerah dibayar dengan mencicil.
Setelah RUPS, dari total USD 12 juta tersebut, total NTB mendapat USD 8,5 juta atau Rp 114,75 miliar. Dan jumlah itulah yang dicicil.

Terakhir dana total yang sempat dipublikasikan ke publik baru masuk USD 1,5 juta atau Rp 20,25 miliar dengan kerus Rp 13.500 per satu dollar AS. Dan sisanya pun terutang.

Tak cuma menunggak dana dividen yang jelas-jelas menjadi hak daerah. Bakrie Group pun tak menjalankan kewajiban mereka untuk membayarkan dana advance dividen kepada DMB. Sesuai perjanjian kongsi pembelian saham PTNNT antara DMB dengan Multi Capital, disebutkan bahwa Bakrie Group akan membayarkan advance dividen sebesar USD 4 juta apabila PTNNT tidak memberikan dividen tahunan kepada para pemegang saham.

Tercatat PTNNT tidak pernah memberikan dividen kepada para pemegang saham semenjak 2012 hingga 2016 hingga akhirnya 82,2 persen saham PTNNT dicaplok Arifin Panigoro akhir tahun lalu. Jika Bakri Group mematuhi perjanjian, maka tunggakan advence dividen sedikitnya USD 20 juta, atau setara Rp 270 miliar dengan kurs Rp 13.500 kepada DMB.

Belakangan, pada 2017 ini, Bakrie Group disebut telah menyetorkan sejumlah dana ke DMB. Dari dana yang masuk ke DMB tersebut, Pemporv NTB sendiri di atas kertas menerima Rp 89 miliar. Jumlah yang sama diyakini diterima Sumbawa Barat dan setengahnya diterima Pemkab Sumbawa.

Dana ini disebut sebagai salah satu pemasukan dalam APBD Perubahan 2017 yang kini tengah dibahas DPRD NTB. Namun, belum jelas, dari mana asal dana tersebut. Apakah tunggakan hak dividen, atau dari tunggakan advance dividen.

Gubernur Harus Merespon, Dan kini, pola hubungan antara Pemprov NTB melalui DMB dengan Bakrie Group ini pun menjadi polemik.

Johan Rosihan pun meminta agar Gubernur NTB TGB HM Zainul Mazdi lebih cepat merespon masalah itu, karena sudah ada suara dari KSB selaku pemegang saham. Apapun keputusannya nanti, semuanya bisa diputuskan di rapat pemegang saham. Jika KSB mau menarik diri itu juga diputuskan di rapat.
”Kalau dia (KSB) menarik diri berarti bubar DMB ini,” kata politisi PKS itu terkait dengan tanggapan Pemkab Sumbawa Barat yang ingin menarik diri dari kongsi di DMB dengan Pemprov NTB dan Pemkab Sumbawa.

Khusus terkait rencana reinvestasi dana Rp 718 miliar yang diwacanakan Pemprov.

Johan menegaskan DMB tidak bisa berlindung di bawah Undang-undang Perseroan Terbatas (PT). Sebab, DMB bukan perusahaan biasa, tapi merupakan BUMD yang pemiliknya adalah pemerintah daerah. Komisi III mengingatkan agar pemprov tidak melakukan hal seperti kasus penyertaan modal Bank NTB, dimana mereka mau mengambil semua dividen menjadi penyertaan modal tanpa melalui proses pembahasan APBD.

”Walaupun ini PT tapi pemegang sahamnya itu adalah kepala daerah, makanya harus melalui pencatatan ini,” tegasnya.

Jika pemprov ingin cepat-cepat menanamkan modalnya di perusahaan lain tanpa memasukkan ke kas daerah. Menurut Johan, langkah itu tidak tepat. Sebab, Komisi III sudah bertemu dengan PT AMNT, mereka belum ada planing usaha dengan DMB. Artinya, rencana itu masih sebatas persepsi DMB atas pembicaraan informal dengan AMNT.

”Tidak bisa pembicaraan informal tanpa hitam di atas putih, (jadi dasar) bahwa kami akan invest di sini,” katanya.

Karena itu, sejak awal dewan mendorong agar rencana investasi itu harus dikaji terlebih dahulu oleh Tim Investasi Daerah (TID) yang dibentuk Pemprov NTB sendiri. Tim itu terdiri dari para akademisi, di antaranya Prof HM Galang Asmara, Dr Firmansyah, dan beberapa orang lainnya. Sebab, rencana investasi daerah itu wajib mendapat pengkajian dari tim penasehat investasi daerah. Merekalah yang merekomendasikan bahwa pemprov layak investasi dan menentukan berapa kebutuhan anggarannya.

Sementara terkait Peraturan Daerah, Johan menjelaskan untuk jenis usahanya tidak perlu Perda baru karena yang memerlukan Perda baru adalah aturan untuk penyertaan modal. Sebab, batas maksimum penyertaan modal DMB hanya Rp 2 miliar. Hal itu sesuai dengan Perda Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pembentukan DMB.

”Kalau kita mau investasi, penyertaan modal di atas Rp 2 miliar itu harus menggunakan perda baru,” katanya.

Johan meluruskan bahwa, dewan mendukung rencana reinvestasi. Bahkan Komisi III menyarankan agar dana hasil penjualan itu tidak digunakan untuk belanja pembangunan. Tetapi untuk investasi. Hanya saja yang dipersoalkan adalah prosedur pencatatan investasi tersebut.

”Kalau tujuannya untuk reinvestasi setuju kami. Tapi itu ada prosedur yang harus dilalui,” katanya.

Investasi yang paling aman untuk dilakukan adalah penguatan perbankan, dimana NTB memiliki dua bank yakni Bank NTB dan BPR yang perlu dikuatkan. Jika dana Rp 718 miliar itu digunakan untuk dua lembaga itu, maka NTB akan lebih untung.

Sementara itu Ketika di konfirmasi Via Handphone Anggota DPRD Popinsi NTB H.Wahidin SE mengakui sedang melakukan kajian dan Pembahasan kata Duta Partai Golkar.

Penulis : Adhy PMJ
Editor : Umi Fadilah
Publish : Adhy PMJ

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password