Sidang Perdana 19 Kadistrik Terkait Tindak Pidana Pemilukada Tahun 2017 Kabupaten Jayapura

tribratanews.polri.go.id Jayapura – Sidang perdana 19 Kadistrik Kabupaten Jayapura terkait tindak Pidana Pilkada Kabupaten Jayapura terkait pernyataan sikap dari Kepala Distrik yang menamakan dirinya sebagai Asosiasi ASN Kepala Distrik Kabupaten Jayapura yang mana menolak PSU dilaksanakan di ruang Cakra Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura, Rabu (12/04/2017) siang,

Ketua Majelis Hakim Syafruddin, SH memimpin jalannya sidang ini dengan agenda pembacaan dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum kepada para terdakwa.

Sidang dinyatakan dibuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim Syafruddin, SH, dilanjutkan dengan Pemanggilan terhadap 9 orang Terdakwa Kepala Distrik oleh Ketua Majelis Hakim.

Sidang dilanjutkan dengan pembacaan dakwaan terhadap 9 (Sembilan) orang terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum Lukas Joseph Kubela, SH, MH.

Penyampaian keberatan oleh Kuasa Hukum terdakwa Bpk. Gustav Kawer, SH., MH, yang intinya meminta waktu kepada Ketua Majelis Hakim untuk mengajukan eksepsi / keberadaan dengan alasan berkas dakwaan baru diterima dari Jaksa Penuntut Umum.

Pukul 14.24 Wit, Sidang kembali di lanjutkan dengan Pemanggilan terhadap 10 Orang Terdakwa oleh Ketua Majelis Hakim Syafruddin, SH dan Pembacaan Dakwaan terhadap 10 orang terdakwa oleh Anggota Jaksa Penuntut Umum Irma Iriyanti, ST.

Dalam pasal 71 ayat 1 undang-undang 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas undang-Undang Nomor 01 tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang nomor 01 Tahun 2014 Tentang Pemihan Gubernur, Bupati dan walikota menjadi undang Undang. Dinyatakan bahwa Pejabat Negara, Pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, Anggota TNI/polri dan Kpl Desa atau sebutan lain/lurah dilarang membuat keputusan dan atau tindakan yang menguntungkan/merugikan salah satu pasangan calon.

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, maka para terdakwa sebagai Kepada Distrik atau sebutan lain Kepala Kecamatan adalah Pejabat Daerah atau Pejabat aparatur Sipil Negara dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon.

Dalam pelaksanaan pilkada Kabupaten Jayapura tahun 2017, surat pernyataan sikap atau rekomendasi dari para terdakwa ini tidak seharusnya dibuat atau dilakukan oleh para terdakwa sebagai kepala Distrik yang adalah pejabat daerah / pejabat aparatur sipil negara yang dilarang terlibat atau melibatkan diri dalam ptoses politik, khususnya proses politik Pilkada kab. Jayappura tahun 2017, sesuai yang ditegaskan dalam pasal 71 ayat 1 undang2 nonor : 10 tahun 2016 sebagaimana diuraikan diatas.

Bahwa dukungan politik dari para terdakwa ini telah terlhat jelas dengan adanya sikap para terdakwa selaku kepala Distrik atau Pejabat Daerah atau Peabat Aparatur Sipil negara bersama instansi yang melakukan foto bersama pasangan calon Bupati nomor urut 2 Mathius Awoitauw dengan menggunakan seragam biru dan mengacungkan dua jari sebagai simbol nomor urut 2 sesuai bukti foto dalam berkas perkara.

Kabid Humas Polda Papua Kombes Pol Drs. A M Kamal, SH saat dihubungi mengatakan, terkait kasus tindak Pidana Pilkada yang melibatkan 19 Kepala Distrik di Kabupaten Jayapura telah dilaksanakan sidang perdananya pada Rabu (12/4/2017) siang.

“Sidang kasus tindak pidana Pemilu Kabupaten Jayapura kembali akan dilanjutkan pada hari Kamis (13/04) pukul 13.00 Wit, dengan agenda esepsi, tanggapan Jaksa Penuntup umum dan putusan sela oleh Ketua Majelis Hakim,” ujar Kombes Pol Kamal.

Penulis      : Syamsudin Lie
Editor        : Umi Fadilah
Publisher  : Reinaldy N R

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password