Tribratanews.polri.go.id - Beredar pesan berantai di aplikasi WhatsApp berisikan informasi terkait dengan pembuatan KTP. Narasi tersebut menyebutkan bahwa telat membuat KTP selama satu tahun akan dikenakan denda sebesar Rp200 ribu. Senin (19/6/23).
Dilansir dari rri.co.id, setelah ditelusuri melalui Turnbackhoax, informasi tersebut adalah hoaks. Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dirjen Dukcapil) Teguh Setyabudi, membantah info tersebut.
Baca Juga: [Disinformasi] Rombongan Jemaah Calon Haji dari Indonesia Kloter 14 Terlantar di Madinah
Teguh Setyabudi, membantah adanya denda dan pihaknya juga tidak memiliki rencana pemberian denda untuk keterlambatan pembuatan KTP tersebut. Teguh mengatakan, karena dalam Undang-Undang tentang administrasi kependudukan bahwa setiap layanan administrasi kependudukan dan output hasilnya gratis.
Tujuan Dukcapil hanya satu yaitu memberikan dokumen kependudukan kepada setiap penduduk. Yaitu, sesuai dengan apa yang harus dimiliki oleh masyarakat dengan adil, tanpa membedakan, dan tanpa diskriminasi.
Memang ada pasal terkait dengan keterlambatan pelaporan KTP yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 di mana dalam Pasal 89 dan 90. Dijelaskan tentang denda keterlambatan pelaporan peristiwa kependudukan dan pencatatan sipil yang besarannya diatur dengan Peraturan Daerah (Perda). Namun kebijakan Dukcapil tersebut juga telah disampaikan ke daerah-daerah agar denda dijadikan Rp0. Sehingga tidak memberatkan penduduk dan hal tersebut juga tidak bertentangan dengan undang-undang.
(ek/hn/um)
