Menteri PPPA : Sinergi Organisasi Perempuan, Perjuangkan Kesetaraan Gender

29 July 2022 - 14:34 WIB

Tribratanews.polri.go.id – Jakarta. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Bintang Puspayoga menekankan, sinergi dan kolaborasi lintas sektor serta dukungan antar perempuan merupakan kunci dari berbagai macam tantangan dalam menghadirkan kebijakan inklusif bagi perempuan dan mendorong kesetaraan gender. Pemberdayaan perempuan menjadi penting dalam menemukan masalah dan solusi yang selama ini melingkupi perempuan, serta meningkatkan keterwakilan dan peran aktif perempuan di berbagai macam lini atau sektor pembangunan.

“Berbagai upaya terus dilakukan untuk menghapus ketimpangan gender serta berbagai macam kemajuan penting dalam kesetaraan gender pun telah dicapai. Hanya saja, ketimpangan gender yang telah mengakar kuat dan bersifat kompleks serta multisektoral, sehingga sulit untuk benar-benar dihapuskan. Karenanya, dibutuhkan kolaborasi lintas sektor dan dukungan antar sesama perempuan dalam menuntaskan isu ketimpangan gender di berbagai macam sektor pembangunan,” ujar Menteri PPPA dalam sambutannya pada Musyawarah Kerja Kongres Wanita Indonesia (Kowani) Tahun 2022, Rabu (27/7).

Menteri PPPA menjelaskan, sebagai penyelenggara urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) diamanatkan oleh Presiden Joko Widodo untuk menuntaskan isu prioritas terkait perempuan dan anak yang tercantum dalam lima (5) Arahan Presiden, diantaranya peningkatan pemberdayaan perempuan dalam kewirausahaan yang berpektif gender, peningkatan peran ibu dan keluarga dalam pendidikan/pengasuhan anak, penurunan kekerasan terhadap perempuan dan anak, penurunan pekerja anak, dan pencegahan perkawinan anak.

Selain itu, dalam menciptakan pembangunan yang berkelanjutan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia, pemerintah berkomitmen mewujudkan kesetaraan gender di Indonesia dengan melahirkan berbagai macam peraturan perundangan yang mendukung hak-hak perempuan, serta tertuang di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, dan berkomitmen terhadap berbagai macam kesepakatan internasional yang mendukung kesetaraan gender, termasuk Sustainable Development Goals (SDGs).

“Perlu dipahami bersama, misi mencapai kesetaraan gender memang merupakan misi jangka panjang, namun bukan mustahil untuk dicapai. Maka, seluruh pemangku kepentingan, baik itu pemerintah pusat hingga desa, akademisi dan profesional, organisasi, dunia usaha, media, lembaga masyarakat maupun masyarakat itu sendiri, perlu menyatukan kekuatan dan tujuan bersama demi tercapainya kesetaraan gender,” tutur Menteri PPPA.

Lebih lanjut, Menteri PPPA mengemukakan, keberadaan organisasi perempuan di Indonesia adalah sebuah langkah pergerakan dan perjuangan yang strategis dalam memperjuangkan hak-hak perempuan dalam menciptakan dunia yang setara bagi perempuan dan juga laki-laki. Kolaborasi dan sinergi antar organisasi perempuan pun menjadi sebuah kekuatan baru serta membawa manfaat besar khususnya dalam memperjuangkan kesetaraan gender di Indonesia.

“Keberadaan organisasi perempuan dari akar rumput hingga tingkat nasional menjadi amunisi dan kekuatan baru dalam memperjuangkan kesetaraan gender serta pemberdayaan perempuan. Oleh sebab itu, perlu adanya gerakan kita bersama dari berbagai macam organisasi perempuan untuk saling mendukung, mendorong, dan mengawal implementasi kebijakan-kebijakan pemerintah dalam memperjuangkan hak-hak perempuan di Indonesia,” tandas Menteri PPPA.

Dalam kesempatan tersebut, Ketua Umum Kowani, Giwo Rubianto Wiyogo, menyatakan dukungannya terhadap program-program pemerintah yang berorientasi dan mengacu pada upaya percepatan perwujudan kesetaraan gender serta perlindungan terhadap perempuan dan anak di berbagai macam sektor pembangunan, seperti ekonomi dan politik.

“Sebagai wadah perjuangan perempuan Indonesia, Kowani terus menyuarakan penghapusan diskriminasi dan menciptakan kesetaraan gender, serta pemberdayaan perempuan. Selain itu, Kowani memiliki kewajiban mulia untuk mewujudkan perempuan Indonesia sebagai Ibu Bangsa yang berperan penting dalam menyiapkan generasi muda yang unggul dan berdaya saing, serta perempuan yang tangguh dan berdaya,” jelas Giwo.


Sumber : kemenpppa.go.id

in PPPA
# PPA

Share this post

Sign in to leave a comment