Tribratanews.polri.go.id – Jakarta. Perempuan memiliki peranan penting dalam pergerakan perekonomian. Hal tersebut menjadi fokus pembahasan dalam pertemuan tingkat Menteri Asia-Pacific Economy Cooperation (APEC) Women and the Economy Forum (WEF) 2022: High Level Policy Dialogue on Women and the Economy (HLPDWE), yaitu untuk memastikan pemberdayaan ekonomi perempuan dapat berkontribusi pada implementasi Visi APEC Putrajaya 2040 melalui model ekonomi Bio-Circular-Green (BCG). Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Bintang Puspayoga, hadir dalam pertemuan tersebut secara virtual, Rabu (7/9).
“Di berbagai negara berkembang, perempuan menderita secara tidak proporsional dari kekurangan akan energi, yang dikarenakan minimnya akses yang memadai, terjangkau, terpercaya, bersih, dan aman atas layanan energi. Perempuan memikul beban pekerjaan perawatan yang tidak dibayar, perempuan juga memiliki tanggung jawab yang lebih besar atas pasokan dan penggunaan energi atau daya rumah tangga. Karenanya, perempuan memegang potensi yang sangat besar sebagai pahlawan lingkungan hidup,” ujar Menteri PPPA melalui maklumatnya.
Aksi konkrit pemerintah Indonesia dalam memberdayakan perempuan dan kesetaraan gender melalui model ekonomi BCG pun turut disampaikan oleh Menteri PPPA, diantaranya menghadirkan kebijakan untuk melibatkan perempuan secara aktif pada sistem pengelolaan sampah rumah tangga yang diusung oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, menyusun Rancangan Undang-Undang Energi Baru dan Energi Terbarukan (RUU EBT), menetapkan pengembangan sistem penandaan anggaran perubahan iklim dan responsif gender, dan sosialisasi serta edukasi akan sumber energi alternatif, praktik pertanian ramah lingkungan, pengembangan infrastruktur yang responsif gender dalam mendukung akses perempuan terhadap energi terbarukan.
“Dalam mendukung pengembangan model ekonomi BCG, dibutuhkan dukungan dan kerjasama multipihak, salah satunya dengan melibatkan perempuan. Saya berharap, kita dapat bersama-sama mendukung peran aktif dan kontribusi perempuan dalam implementasi Visi APEC Putrajaya 2040 melalui model ekonomi Bio-Circular-Green (BCG) serta mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs),” tutur Menteri PPPA.
Lebih lanjut, Menteri PPPA menegaskan, pemerintah Indonesia menaruh perhatian yang amat besar dalam pemberdayaan perempuan untuk memastikan pembangunan keberlanjutan. Keseriusan tersebut tercermin dalam hulu dari 5 (lima) Arahan Presiden Republik Indonesia kepada Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA), yaitu peningkatan pemberdayaan perempuan dalam kewirausahaan berspektif gender.
Dalam kesempatan tersebut, Mantan Perdana Menteri Thailand, Abhisit Vejjajiva menuturkan bahwa penting bagi seluruh masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang mendukung dalam memajukan agenda pemberdayaan ekonomi perempuan. Abhisit menyebutkan 3 (tiga) faktor yang dirasa esensial serta berkontribusi dalam mencapai agenda tersebut, diantaranya perdamaian yang dapat dicapai melalui keterlibatan konstruktif dan tebentuknya kepercayaan, sistem politik yang mengutamakan hak akses serta partisipasi setiap individu, serta kesempatan yang setara bagi perempuan dan laki-laki.
“Meskipun begitu, pada kenyataannya kita masih menghadapi permasalahan dimana perempuan masih dominan dalam pekerjaan informal, pekerjaan tidak dibayar, dan pekerjaan rumah tangga. Hal ini berarti, adanya beberapa area yang perlu kita fokuskan dalam perubahan kedepan,” tutur Abhisit.
Abhisit mengemukakan, pentingnya kemauan serta konsensus politik untuk memprioritaskan isu-isu gender, pemberdayaan, dan partisipasi perempuan dalam ekonomi. “Kita perlu berbuat lebih banyak dalam hal mengadopsi kebijakan yang dapat mendukung keluarga. Perempuan kerap kali mendapatkan pilihan sulit untuk memajukan karir mereka serta menyeimbangkan apa yang mereka lihat sebagai tugas keluarga yang terus menjadi penghalang terbesar untuk berkembang. Kita juga perlu memastikan serta memprioritaskan adanya kebijakan yang mencakup tunjangan anak, cuti berbayar atau tidak, dan juga partisipasi serta tanggung jawab laki-laki dalam pekerjaan rumah tangga,” kata Abhisit.
Pertemuan tingkat Menteri tersebut melahirkan joint statement negara-negara anggota APEC untuk implementasi pemberdayaan perempuan melalui ekonomi BCG. Model ekonomi BCG mengintegrasikan dan mensinergikan tiga pendekatan ekonomi, di mana teknologi dan inovasi digunakan untuk menciptakan nilai, mengurangi pemborosan, dan mempromosikan model bisnis yang berkelanjutan.
“Kami menyadari bahwa populasi yang paling rentan, seperti perempuan pribumi atau penduduk asli, perempuan penyandang disabilitas, dan mereka yang tinggal di daerah terpencil atau pedesaan sering menanggung beban yang tidak proporsional dari dampak perubahan iklim, sampah laut, limbah yang tidak didaur ulang, dan dampak dari akses energi yang tidak setara. Namun, perempuan dan anak perempuan dapat mengembangkan solusi yang bermakna, efektif, dan relevan untuk mengembangkan model ekonomi BCG, serta partisipasi dan kepemimpinan perempuan secara penuh, setara, dan bermakna di semua tingkat pengambilan keputusan, juga anak perempuan sangat penting dalam mengembangkan kelestarian lingkungan dan upaya pemulihan yang lebih efektif,” tutur Women and the Economy Forum Chair, Chuti Krairiksh.
Turut hadir dalam pertemuan tersebut secara virtual dan offline, perwakilan dari 21 (dua puluh satu) negara anggota APEC di lingkar Samudra Pasifik yang juga menyampaikan maklumatnya akan pemberdayaan ekonomi perempuan melalui model ekonomi BCG. Model ekonomi BCG diperkenalkan ke dalam percakapan APEC sebagai strategi pertumbuhan pascapandemi yang menjanjikan di mana ilmu pengetahuan, inovasi dan teknologi diterapkan untuk mempromosikan penggunaan sumber daya yang efisien, memelihara dan memulihkan ekosistem, dan mengurangi limbah ke dalam sistem pembangunan. Hal tersebut bertujuan untuk berkontribusi pada upaya global untuk mengatasi semua tantangan lingkungan secara komprehensif dan berkelanjutan.
Sumber : kemenpppa.go.id
