Tribratanews.polri.go.id - Jakarta. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Arifah Fauzi mengatakan pentingnya data sebagai acuan bersama untuk menuntaskan isu kekerasan terhadap perempuan dan anak.
"Data ini sangat penting untuk memahami permasalahan lebih mendalam dan merancang kebijakan serta program yang tepat sasaran. Kami menyadari banyak kasus kekerasan tidak terlaporkan atau bahkan tidak diketahui oleh lingkungan sekitarnya. Dengan pendataan yang akurat, kami dapat mengidentifikasi masalah sejak dini dan mengambil langkah pencegahan yang lebih efektif," ungkap Menteri PPPA, Jumat (6/12/24).
Menurut dia, program Satu Data Perempuan dan Anak Berbasis Desa akan menjadi salah satu program prioritas KemenPPPA ke depan yang bertujuan untuk menciptakan sistem pendataan yang terintegrasi hingga ke tingkat desa.
Apalagi, perlindungan perempuan dan anak adalah isu yang kompleks dan memerlukan kerja sama lintas sektor.
"Perlindungan terhadap perempuan dan anak bukan hanya tanggung jawab individu atau kelompok tertentu, tetapi tanggung jawab kita semua," tegas Menteri PPPA.
Sebab, perlindungan perempuan dan anak adalah isu yang kompleks, sehingga membutuhkan kolaborasi lintas sektor.
Hasil Survei Pengalaman Hidup Perempuan Nasional (SPHPN) 2024, menunjukkan bahwa 1 dari 4 perempuan di Indonesia pernah mengalami kekerasan fisik dan atau seksual dari pasangan, dan atau selain pasangan selama hidup.
"Kolaborasi dan sinergi bersama seluruh elemen bangsa adalah corong utama untuk mengakhiri kekerasan terhadap perempuan dan anak," ujar Menteri PPPA.
(ndt/hn/nm)
