Tribratanews.polri.go.id - Lombok Tengah. Wakil Presiden Republik Indonesia (Wapres RI), Ma'ruf Amin mendorong pemangku kepentingan untuk mengoptimalisasi pemanfaatan Balai Latihan Kerja (BLK). Wapres RI mengungkapkan, para pemangku kepentingan terkait, untuk bersungguh-sungguh menjadikan BLK sebagai sarana reskilling dan upskilling Sumber Daya Manusia (SDM), Jumat (10/2/23).
Wapres RI menjelaskan, salah satunya dengan memiliki jurusan yang sesuai kebutuhan pasar kerja serta mendorong minat masyarakat untuk berwirausaha.
Baca juga : Kapolda Aceh Mendampingi Presiden Jokowi Luncurkan Kartu Tani Digital
"Saya berharap agar mengoptimalkan penggunaan sarana dan prasarana yang telah tersedia," jelas Wapres RI saat meresmikan BLK Komunitas Program Pembangunan Tahun 2022 dan Festival Kemandirian BLK Komunitas, di Pondok Pesantren Manhalul Ma’arif Nahdlatul Ulama Darek, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, dilansir dari rri.co.id, Jum'at (10/2/23).
Wapres RI juga mengungkapkan, BLK merupakan salah satu sarana untuk memberikan pendidikan vokasi jangka panjang. Sehingga dapat berkontribusi pada terciptanya SDM unggul dan berdaya saing.
"Saya berharap jurusan yang ada di BLK Komunitas pada Ponpes Manhalul Ma’arif Nahdlatul Ulama Derek sudah tepat. Karena ini berdasarkan kebutuhan," ungkapnya.
Wapres RI mengingatkan kepada para santri terkait dua faktor esensial dalam menciptakan SDM unggul. Pertama, SDM yang memahami ilmu agama atau al-muttafaqihina fiddin.
"Yang Kedua, SDM yang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Keduanya haruslah berjalan beriringan dan saling melengkapi," jelasnya.
Sementara itu, Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah dalam laporannya mengatakan, kementeriannya terus berinovasi mencari cara terbaik dan inovatif. Untuk teknis pelaksanaan pembangunan BLK Komunitas, maupun dalam pengembangan kurikulum pelatihan vokasi yang dapat diimplementasikan di BLK Komunitas.
"Tentu saja terobosan pengembangan kurikulum pelatihan vokasi ini menyesuaikan dengan kondisi kebutuhan. Terlebih dunia usaha dan dunia industri saat ini," ungkapnya
Menteri Ketenagakerjaan berharap, dengan adanya pengembangan kejuruan, BLK Komunitas dapat melakukan pelatihan sesuai dengan potensi daerah. Sehingga keluaran pelatihan dari BLK Komunitas dapat terserap di dunia industri.
"Sekaligus mendorong minat masyarakat untuk berwirausaha. Sehingga pada akhirnya dapat menekan angka pengangguran," jelasnya.
Kementerian Ketenagakerjaan mengklasifikasi 3.757 BLK Komunitas menjadi tiga bagian. Pertama, klasifikasi tumbuh sebanyak 1.752 BLK komunitas dengan kriteria BLK telah menyelenggarakan pelatihan dengan baik.
Kedua klasifikasi berkembang sebanyak 876 BLK Komunitas dengan kriteria BLK Komunitas telah menyelenggarakan pelatihan dan menjalin kemitraan. Untuk pendanaan pelatihan dan pemberdayaan alumni.
Ketiga, klasifikasi mandiri sebanyak 283 BLK Komunitas dengan kriteria BLK Komunitas tersebut telah memproduksi barang maupun jasa dan telah menghidupi lembaganya. Sisanya, sebanyak 846 BLK Komunitas yang baru selesai dibangun dan diresmikan Jumat (10/2/23).
(fz/hn/um)
