Tribratanews.polri.go.id - Jakarta. Wakil Presiden Ma’ruf Amin selaku Ketua Badan Pengarah Percepatan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP) melaksanakan serangkaian kunjungan kerja ke Provinsi Papua, Provinsi Papua Pegunungan, dan Provinsi Papua Selatan.
Kunjungan diselenggarakan pada 9-13 Oktober 2023. "Pada kunjungan kali ini Wapres akan memastikan percepatan pembangunan otonomi khusus Papua tetap dalam komitmen perlindungan hak asasi manusia, khususnya bagi Orang Asli Papua (OAP)," ujar Juru Bicara Wapres Masduki Baidlowi, Senin (9/10/23).
"Wapres juga akan berfokus pada sektor pendekatan keamanan. Selain itu mendorong program Desain Besar Olahraga Nasional dapat diimplementasikan oleh para atlet, tokoh, dan masyarakat Papua," ucapnya.
Pada Selasa (10/10), Wapres Ma'ruf Amin akan memusatkan kegiatan perkantoran di Kantor Gubernur Papua dengan sejumlah agenda.
Baca Juga: Markas KKB Pegunungan Bintang Kembali Ditelusuri, Senpi Hingga Amunisi Ditemukan
Antara lain menerima audiensi dari para tokoh pegiat kemanusiaan HAM dan Perdamaian, menerima para pimpinan pengusaha asli Papua. "Serta, memimpin Rapat Koordinasi BP3OKP terkait Keterpaduan Pendekatan Keamanan dan Kesejahteraan di Papua," jelas Jubir Wapres.
Di hari berikutnya, Rabu (11/10/2023), Wapres akan melakukan sejumlah agenda di Stadion Utama Papua Bangkit, Jayapura, Papua. Wapres dijadwalkan akan meninjau sekitar stadion, lalu menghadiri penyerahan sertifikat Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).
Selain itu, menghadiri Peletakan Batu Pertama Sarana dan Prasarana Provinsi Papua Pegunungan. Lalu, Penandatanganan Prasasti Peletakan Batu Pertama Sarana dan Prasarana Kantor Pemerintahan Provinsi Papua Selatan.
"Keseluruhan rangkaian kunjungan kerja Wapres kali ini merupakan wujud nyata komitmen Wapres dalam fokusnya membantu kinerja Presiden Joko Widodo menyiapkan peninggalan terbaik. temanya untuk generasi muda Orang Asli Papua," jelas Jubir Wapres.
Selain itu, Wapres juga berupaya memperkuat keselarasan antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan tokoh adat, khususnya menjelang Pemilu 2024. "Ia akan memastikan fungsi pelayanan publik dapat berjalan secara efektif dan berintegritas," tutup Jubir Wapres.
(ndt/hn/nm)
