Tribratanews.polri.go.id - Jakarta. Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma’ruf Amin mengimbau masyarakat tidak anti membayar pajak akibat kasus yang menerpa pejabat Ditjen Pajak belakangan ini. Sebab, lanjut Wapres, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) saat ini telah melakukan berbagai perbaikan sistem perpajakan, bahkan melalui digitalisasi.
“Saya kira tidak tepatlah, kalau kemudian hal yang seperti itu, menjadi isu dan kemudian timbul ketidakpercayaan (membayar) pajak,” ujar Wapres dalam keterangan resminya, Rabu (1/3/23).
Baca juga : Kapolda Jabar Resmikan Gedung Samapta, Direktorat Tahti dan RRI RS. Bhayangkara TK. III Indramayu
Meskipun di dalamnya masih terdapat kasus, tutur Wapres, hal tersebut tidak boleh menjadi alasan masyarakat tidak membayar pajak. Menurutnya, apa yang terjadi di Ditjen Pajak saat ini mungkin juga terjadi di tempat lain.
“Dan apa yang terjadi dengan peristiwa penganiayaan, kemudian orang tuanya dianggap memiliki kekayaan yang terlalu besar, saya kira Menkeu sudah melakukan langkah perbaikan dan bahkan akan terus juga melakukan penelitian (pemeriksaan) kepada yang lain-lain,” ujarnya.
Pada dasarnya, Wapres menyepakati apabila ada tuntutan masyarakat agar Kemenkeu terus melakukan pembenahan dan perbaikan. Namun, apabila tuntutan tersebut menjadikan enggan membayar pajak, dirinya menganggap hal tersebut sebagai tindakan yang tidak benar.
“Jangan sampai orang [tidak mau] membayar pajak, saya kira itu tidak tepat,” ungkap Wapres.
(ay)
