Tribratanews.polri.go.id - Jakarta. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menyatakan pemerintah Indonesia masih kokoh dan konsisten memegang prinsip nilai-nilai universal untuk membela bangsa Palestina.
"Sampai saat ini pemerintah Indonesia masih kokoh dan konsisten untuk terus membela bangsa Palestina. Karena kekokohan dan prinsip inilah, Indonesia dihormati oleh internasional," ungkap Menlu Retno, Senin (3/6/24).
Ia menuturkan bahwa konsistensi prinsip tersebut bukan hal yang mudah bagi Indonesia di tengah situasi dunia yang karut-marut dan penuh dengan tekanan.
"Sangat tidak mudah untuk memegang sebuah prinsip secara konsisten di tengah situasi dunia yang karut-marut, penuh dengan tekanan di sana sini dengan iming-iming transaksi yang macam-macam," tegas Menlu Retno. Kendati demikian, Indonesia tetap dapat mempertahankan prinsip itu.
Baca Juga: Polisi Beberkan Hasil Penggeledahan di Rumah Pelaku Pembunuhan Anak Bekasi
Konsistensi tersebut membuat Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) memberi mandat Menlu Indonesia menjadi salah satu yang berada di garis depan membela keadilan dan kemanusiaan bagi Palestina, bersama menlu negara lain seperti Saudi Arabia, Qatar, Yordania, Mesir, Turki, Nigeria, dan Palestina.
Dalam pertemuan beberapa negara anggota OKI dengan sejumlah negara Eropa di Brussels, Belgia beberapa waktu lalu, Indonesia menjadi satu-satunya negara non-Arab yang duduk bersama dengan Uni Eropa untuk mendukung keanggotaan penuh Palestina di PBB.
"Kalau kita lihat yang mendapatkan mandat tadi, Indonesia adalah wakil dari Asia, dan ini bukan sesuatu yang diraih dengan gampang ini adalah trust, ini adalah respect terhadap Indonesia," ujar Menlu Retno,
Ia berharap konsistensi dapat terus dipertahankan karena perjuangan Indonesia dan dunia internasional untuk membantu Palestina masih panjang.
"Yang diperlukan adalah ketegaran konsistensi memegang prinsip. Saya yakin pemerintahan ke depan juga akan konsisten untuk memberikan dukungan terhadap Palestina. Diperlukan kekokohan keberpihakan pada keadilan, perdamaian, dan kemanusiaan," ujar Menlu Retno.
Menurut dia, sikap tersebut sesuai dengan isi pembukaan UUD NRI Tahun 1945. "Di dalam bahasa diplomasi yang saat ini terus kita lakukan, saya selalu mengatakan kita memiliki kewajiban to defend justice and humanity' (membela keadilan dan kemanusiaan) karena ini sesuai dengan amanah UUD NRI Tahun 1945. Saya kira siapa pun yang akan memegang pemerintahan ke depan tidak akan keluar dari amanah konstitusi kita," tutup Menlu Retno.
(ndt/hn/nm)
