Tribratanews.polri.go.id - Jakarta. Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhaimin Iskandar mendorong agar pesantren dapat menjadi pusat pemberdayaan masyarakat desa yang aktif terlibat dalam program-program pemerintah.
"Kita harus tinggalkan model pendidikan yang sekadar menggugurkan kewajiban dan formalitas. Perguruan tinggi dan pesantren harus punya nafas yang sama, yakni pendidikan untuk pemberdayaan," ujar Menko, Kamis (19/6/2025).
Ia mengingatkan pentingnya pendidikan transformatif yang tidak semata-mata akademik, tetapi juga mendorong kemandirian dan kewirausahaan masyarakat.
Menko menegaskan pembangunan bangsa tidak bisa dilepaskan dari pembangunan desa. Berdasarkan data BPS September 2024, sekitar 5,5 juta jiwa masyarakat miskin masih tinggal di desa.
Oleh karena itu, Menko menilai desa harus menjadi titik awal transformasi menuju kesejahteraan yang berkelanjutan.
"Membangun desa artinya membangun fondasi bangsa. Desa bukan sekadar tempat tinggal, tapi ruang pemberdayaan yang mampu meningkatkan martabat rakyat," ujar Menko.
Saat ini, pemerintahan Presiden Prabowo Subianto tengah mendorong pembentukan 80.000 Koperasi Merah Putih Desa dan memperkuat lebih dari 65.000 BUMDes sebagai penggerak utama ekonomi kerakyatan di tingkat lokal.
Kolaborasi keduanya dinilai dapat menciptakan jutaan lapangan kerja berkualitas di pedesaan. Menko menekankan bahwa kerja besar ini tidak bisa hanya dibebankan pada pemerintah.
Oleh karenanya peran perguruan tinggi dan pesantren menjadi bagian penting dalam ekosistem pemberdayaan masyarakat desa.
"Kita butuh akademisi sebagai penopang ilmu dan teknologi, dan kita butuh pesantren sebagai penggerak komunitas dari bawah. Kalau disinergikan, dampaknya luar biasa," ujar Menko.
(ndt/hn/rs)
in
Nasional
