Tribratanews.polri.go.id - Jakarta. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian berharap Polri bisa menjaga stabilitas keamanan di semua tahapan Pilkada dan Pemilu 2024. Hal itu ia utarakan dalam Rapim Polri 2023 di Hotel Sultan, Jakarta, pada Kamis (9/2/2023).
"Lalu, melindungi dan memberikan keamanan kepada semua stakeholder, yaitu penyelenggara, peserta, dan masyarakat; membantu kelancaran dan mengamankan distribusi logistik pemilu, khususnya di daerah-daerah terpencil dan sulit diakses," ujar Mendagri Tito.
Baca juga : Kapolri Akui Ada Permintaan Penarikan Personel Dari KPK
Selanjutnya, Mendagri Tito juga mendorong Polri untuk mencegah terjadinya konflik yang dapat merusak persatuan dan kesatuan bangsa, terutama politik identias dan konflik kekerasan.
Kemudian, mengantisipasi sistem pengamanan pilkada serentak yang baru pertama kali dilakukan. "Terakhir, stabilitas keamanan tidak hanya diperlukan untuk kelancaran tahapan pemilu, tetapi juga untuk menjaga keberlangsungan jalannya pemerintah yang ada," ujar Mendagri Tito.
Sebagaimana diketahui, pemilu bakal dilaksanakan pada 14 Februari 2024 dengan durasi kampanye 75 hari. Sementara pilkada, diselenggarakan pada 27 November 2024. Kemendagri pun telah membagi tiga indeks kerawanan pemilu di lingkup provinsi dengan rincian rawan tinggi (5 provinsi), rawan sedang (21 provinsi), dan rawan rendah (24%).
(ndt)
