Tribratanews.polri.go.id - Jakarta. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD menekankan sinergitas dan netralitas sebagai dua aspek penting yang harus diusung oleh TNI dan Polri dalam menjalankan peran mereka menyongsong Pemilu 2024.
"Terutama diperlukan sinergitas, kebersatuan, bukan terpisah-pisah. Sinergi itu kan artinya saling melengkapi bukan sendiri-sendiri," ujar Menteri Mahfud MD saat menyampaikan arahan dalam rapat koordinasi nasional terkait Pemilu 2024 bersama Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono dan Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo di Jakarta, Senin (29/5/2023).
Menteri Mahfud MD mengingatkan kerja TNI-Polri dalam pengamanan Pemilu 2024 bisa menjadi tak efektif jika mengabaikan sinergitas.
Kendati demikian, Menteri Mahfud MD mengingatkan jika aspek sinergitas itu bisa jadi tidak hanya berhenti di antara TNI-Polri tetapi, juga dengan lembaga-lembaga pemerintah lain yang berkepentingan untuk menjaga jalannya Pemilu 2024 secara demokratis.
"Tentu bahkan nanti bersinergi juga dengan KPU, dengan pemerintah juga," terang Menteri Mahfud MD.
Aspek kedua yang harus diusung TNI-Polri, kata Menteri Mahfud MD, adalah netralitas. "Netralitas ini nantinya akan menentukan kualitas demokrasi kita," jelas Menteri Mahfud MD.
Baca Juga: Hendak Tawuran, 9 Pemuda di Bogor Berhasil Ditangkap
Kualitas demokrasi tersebut, lanjut Menteri Mahfud MD, tercermin melalui antara lain rakyat menggunakan hak pilihnya dengan bebas serta prosedur pemungutan maupun penghitungan suaranya dilakukan secara benar dan bisa dipertanggungjawabkan.
Dalam arahannya, Mahfud juga sempat menyinggung kembali potensi kecurangan yang disebutnya pasti akan terjadi dalam Pemilu 2024.
Kendati demikian, Mahfud menekankan lagi bahwa kecurangan pemilu yang terjadi saat ini berbeda dengan semasa Orde Baru berkuasa.
"Di jaman Orde Baru itu kecurangan bersifat vertikal, yang melakukan pemerintah," tutur Menteri Mahfud MD.
"Sekarang kecurangan bersifat horizontal, partai ini mencurangi partai ini, yang digugat KPU. Partai ini membeli suaranya partai ini, orang merasa dirugikan, gugat KPU. Banyak," tambah Menteri Mahfud MD.
Oleh karena itu, Menteri Mahfud MD mengingatkan bahwa selain peranan TNI-Polri yang mengusung netralitas dalam mengawal pelaksanaan Pemilu 2024, MK juga harus menjadi garda yang berwibawa untuk memastikan jalannya Pemilu 2024 yang demokratis.
(ndt/hn/um)
