Tribratanews.polri.go.id – Sudah dapat dipastikan bahwa arus balik akan mengakibatkan kemacetan panjang. Untuk mengantisipasi hal tersebut Kapolri Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si., memberikan saran kepada instansi pemerintah maupun swasta untuk menerapkan kebijakan bekerja dari rumah atau work from home (WFH) yang dapat diterapkan selama satu minggu setelah puncak arus balik Lebaran yang jatuh pada tanggal 8 Mei 2022.
Dalam pelaksanaannya, Kapolri berharap agar seluruh instansi yang melaksanakan WFH agar segera berkoordinasi agar kepentingan instansi tetap berjalan dengan baik.
Usulan penerapan WFH seminggu setelah lebaran, disambut baik oleh Menpan RB, Tjahjo Kumolo, beliau memberi arahan kepada seluruh pejabat pembina kepegawaian (PPK) agar mengatur jadwal WFH di instansi masing-masing.
“Saya setuju dengan pendapat Kapolri agar instansi pemerintah menerapkan
kebijakan WFH. Seluruh PPK diharapkan mengatur pembagian jadwal agar
penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat tetap
berjalan," jelas Tjahjo Kumolo.
Menteri PAN RB berjanji, walau ASN melaksanakan WFH hal ini tidak tidak akan mengganggu pelayanan, urusan administrasi, serta layanan pemerintahan lainnya, sebab saat ini seluruh instansi pemerintah telah menerapkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang memungkinkan aparatur sipil negara (ASN) bekerja dari mana saja dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi (TIK).
Menanggapi usulan Kapolri tersebut, Wakil Ketua MPR RI Fadel Muhammad menyatakan kesetujuaannya atas usul tersebut. Fadel percaya usul KaPolri merupakan usulan yang telah dipertimbangkan dengan matang. Fadel mengapresiasi kinerja Polri dan menyatakan bahwa Polri jauh lebih mengetahui situasi dan kondisi arus balik Lebaran 2022.
Mantan Menteri Perikanan dan Kelautan ini juga menyambut baik antusiasme perantau dalam melaksanakan tradisi mudik Lebaran. Hal ini diyakini akan berdampak positif pada pemulihan ekonomi yang sempat terpuruk akibat pandemi COVID-19 dua tahun terakhir.
Melihat pemimpin lembaga negara yang satu suara dalam mengatasi kemacetan pada arus balik lebaran 2022. Pakar komunikasi Rahmat Edi Irawan menyatakan bahwa Komunikasi pemerintahan berjalan sangat baik.
“Bagaimanapun organisasi pemerintahan tidak akan dapat melaksanakan fungsinya, dan tidak akan dapat efisien dan efektif dalam menggunakan sumber-sumbernya serta mencapai tujuan organisasi tanpa adanya komunikasi. Seperti kita tahu, komunikasi merupakan elemen penting dalam organisasi pemerintah. Dengan saling mendukung program kebijakan, maka kepercayaan publik akan meningkat" jelas Pakar Komunikasi.
