Tribratanews.polri.go.id - Jakarta. Badan Pangan Nasional atau National Food Agency (NFA) mendorong langkah penguatan stok minyak goreng dalam rangka antisipasi lonjakan permintaan saat puasa dan lebaran.
Kepala NFA Arief Prasetyo Adi menyampaikan kolaborasi antara pemerintah dan produsen melalui komitmen penambahan pendistribusian minyak goreng dapat menjaga agar kondisi kelangkaan yang terjadi di awal tahun lalu tidak terulang kembali.
Baca juga : Kemenperin: Ekspor Mobil Surplus Meningkat 64 persen
"Hari ini di Kementerian Perdagangan, saya bersama pak Mendag (Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan) membahas langkah-langkah untuk menjaga stabilisasi stok dan harga minyak goreng menjelang HBKN Puasa dan Lebaran," ujar Arief melalui keterangan tertulis di Jakarta, pada Selasa (31/1/2023).
"Kami bersama para produsen minyak goreng duduk bersama menyepakati komitmen penambahan pendistribusian minyak goreng untuk tiga bulan ke depan dan akan kita review serta evaluasi secara berkala," ucap Arief melanjutkan.
Selama periode tiga bulan ke depan, para produsen diminta menyediakan dan mendistribusikan minyak goreng rakyat sebesar 450 ribu ton per bulan, atau meningkat 50 persen dari jumlah sebelumnya, yaitu 300 ribu ton per bulan.
Selain itu, pelaku usaha juga diminta melakukan pembinaan kepada jaringan distribusi yang dimiliki agar melakukan penjualan minyak goreng sesuai dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) di tingkat konsumen, yaitu sebesar Rp 14.000 per liter untuk minyak goreng kemasan rakyat (Minyakita) dan Rp 15.500 per kg untuk minyak goreng curah.
"Penambahan jumlah pendistribusian dari 300 ribu ke 450 ribu saya rasa cukup. Respon para produsen terhadap komitmen bersama ini juga baik dan positif, ditandai dengan penandatanganan Surat Pernyataan Komitmen oleh seluruh produsen yang hadir," kata Arief.
Arief meyakini komitmen ini merupakan langkah yang baik untuk mengamankan suplai minyak goreng jelang HBKN yang dipastikan akan mengalami lonjakan permintaan.
Berdasarkan data Prognosa Neraca Pangan periode Januari-Maret 2023, akhir Maret ini stok minyak goreng nasional diperkirakan sekitar 808 ribu ton, sedangkan kebutuhan minyak goreng nasional per bulan rata-rata sebanyak 401 ribu ton.
"Pendistribusiannya di lapangan harus kita kawal bersama-sama oleh NFA, Kementerian Perdagangan, Satgas Pangan. Untuk memastikan pelaksanaannya, para produsen diminta melaporkan realisasi pendistribusiannya setiap minggu," kata Arief.
Arief optimistis komoditas minyak goreng jelang HBKN Puasa dan Lebaran pada tahun 2023 tidak mengalami gejolak seperti tahun lalu dengan adanya kerja sama yang baik antara pemerintah dan pelaku usaha.
Arief menekankan pentingnya kontribusi para produsen minyak goreng dalam penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) Minyak Goreng. Mengingat ketersediaan CPP merupakan solusi jangka panjang untuk menjaga agar pasokan dan harga komoditas pangan tidak mengalami gejolak.
"Sesuai amanat Perpres No. 125 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan CPP, minyak goreng menjadi salah satu komoditas strategis yang harus ada dan dialokasikan sebagai CPP. Jadi kita minta kepada para produsen agar minyak goreng rakyat (Minyakita) itu bisa dialokasikan ke Bulog dan ID Food untuk kita kawal harga dan pendistribusiannya," kata Arief.
(ndt/af/hn/um)
