Tribratanews.polri.go.id - Cikeas. Kapolda Metro Jaya Irjen. Pol. Karyoto dan Pangdam Jaya Mayjen TNI Mohamad Hasan memimpin apel gelar pasukan Ops Mantap Praja Jaya 2024 dalam rangka pengamanan Pilkada serentak 2024. Dalam operasi ini
Kapolda mengatakan, Ops Mantap Praja Jaya bakal digelar selama 140 hari sejak 14 Agustus hingga 31 Desember. Dalam operasi tersebut akan ada 88.375 personel gabungan terlibat.
Puluhan personel itu terdiri dari kepolisian, TNI, dan Linmas. Mereka akan mengamankan 31.963 TPS.
"Hal ini dilaksankan guna mengamankan Pemilukada dengan tujuan terciptanya keamanan, kelancaran, ketertiban," jelasnya dalam amanat apel gelar pasukan, Selasa (13/8/24).
Kapolda menilai, Pilkada 2024 bakal menjadi tantangan untuk membuktikan kematangan demokrasi indonesia. Ia juga menilai bahwa Pilkada 2024 di wilayah hukum Polda Metro Jaya bakal begitu kompleks, sebab digelar secara serentak dengan melibatkan jumlah pemilih yang besar.
Baca Juga: Gempa Magnitudo 4.5 Guncang Wilayah Kabupaten Malang, Jawa Timur
Adapun di wilayah hukum Polda Metro Jaya, terdapat tiga pemilihan Gubernur yakni Gubernur Jakarta, Gubernur Jabar, dan Gubernur Banten. Kemudian, terdapat empat pemilihan Wali Kota yakni di Wali Kota Depok, Wali Kota Tangerang Selatan, Wali Kota Tangerang, dan Wali Kota Bekasi.
Lalu, ada tiga pemilihan Bupati, yakni Bupati Bogor, Bupati Bekasi, dan Bupati Tangerang.
"Pemilukada 2024 yang dilaksanakan di wilayah hukum Polda Metro Jaya cukup kompleks," ungkapnya.
Lebih lanjut ia memerintahkan kepada para personel untuk segara melakukan langkah antisipasi di wilayah yang dinilai rawan. Di sisi lain, wilayah yang dinilai tak rawan pun harus bersiaga dengan melakukan mapping potensi konflik. Jika terjadi konflik yang mengganggu Kamtibmas, ungkap Kapolda, pengerahan kekuatan pun harus dilakukan secara tepat sesuai aturan.
"Terus lakukan mapping potensi konflik sosial secara detail di wilayahnya masing-masing, dan selesaikan potensi konflik tersebut hingga ke akar masalah," jelasnya.
Selain itu, ia mengimbau personel mengantisipasi bencana alam dengan rutin berkoordinasi secara rutin ke BMKG dan BPBD.
Kerawanan lainnya dalam pilkada, diakui Kapolda, adalah tindak terorisme. Jajarannya pun diperintahkan untuk mengantisipasi agar peristiwa pada Pilkada 2019 di mana 6 aksi teror terjadi di berbagai wilayah Indonesia tidak terulang.
"Hal ini tidak boleh terjadi pada Pemilukada 2024 di wilayah hukum PMJ sehingga kita bisa memastikan tidak ada kejadian teror sekecil apapun pada pemilu kada 2024," ujar Kapolda.
Selain itu, ia mengimbau kepada personel agar mengedepankan rasa tanggung jawab dan bersikap humanis dalam melaksanakan pengamanan. Apabila terjadi tindak pidana Pemilu, para personel harus berkoordinasi dengan berbagai unsur yang tergabung dalam Sentra Gakkumdu.
"Kedepankan komunikasi publik dan upaya cooling system agar masyarakat berpartisipasi penuh dalam mendukung penyelenggaraan Pemilukada 2024 dan terhindar dari polarisasi. Lalu, tingkatkan sinergitas dan soliditas antara seluruh personel pengamanan maupun stakeholder terkait karena hal tersebut kunci utama keberhasilan operasi," jelasnya.
(ay/hn/nm)
