Tribratanews.polri.go.id - Jakarta. Sebagai wujud kehadiran pemerintah melalui kolaborasi dan sinergi antara Kementerian UMKM dan Kementerian PPPA. Pemerintah akan meningkatkan partisipasi perempuan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) melalui pelatihan wirausaha.
Kolaborasi tersebut diwujudkan melalui peluncuran program Langkah Aksi Kapasitas Sosial Mikro untuk Inklusi (LAKSMI) yang diinisiasi Kementerian UMKM. Pemerintah memfokuskan pelatihan perempuan pelaku usaha di DKI Jakarta dan Maluku Utara.
“Perempuan merupakan tiang negara, oleh karenanya pemberdayaan ekonomi perempuan menjadi kunci kesejahteraan bagi keluarga dan mendukung pembangunan bangsa. Kami mendukung Program LAKSMI, karena bukan hanya melatih perempuan untuk mandiri secara ekonomi, namun juga mengurangi kekerasan,” ujar Menteri PPPA, Arifah Fauzi, dilansir dari laman RRI, Rabu (25/6/25).
Dalam kesempatannya ia menyampaikan komitmen untuk meningkatkan kapasitas perempuan pelaku UMKM melalui program LAKSMI. Hal ini merupakan kelanjutan dari nota kesepahaman antara Kementerian PPPA dan Kementerian UMKM pada April lalu.
Sebagai proyek percontohan, program ini akan dijalankan di Maluku Utara dan DKI Jakarta dengan target 1.200 pengusaha mikro perempuan. Arifah menyebut, program LAKSMI tidak hanya memberikan pelatihan, namun juga modal dan pendampingan kepada para pelaku usaha.
“Kami tidak ingin berhenti di penandatanganan nota kesepahaman, kita akan kuatkan kolaborasinya dengan berbagai pihak. Mudah-mudahan dengan ini kita dapat menyelesaikan persoalan-persoalan di akar rumput, khususnya terkait kesejahteraan perempuan dan anak,” ujar, Menteri PPPA.
Menteri UMKM, Rahman Abdurrahman, mengatakan pengembangan usaha pelaku UMKM perempuan masih banyak terhambat. Seperti keterbatasan akses keuangan, manajemen usaham dan pendampingan.
Berdasarkan data World Bank dan World Economic Forum tahun 2023, 740 juta perempuan di dunia belum memiliki rekening bank. Sementara 73 persen pelaku UMKM perempuan mengalami keterbatasan akses terhadap mentor bisnis yang berdampak pada rendahnya daya saing.
“Program LAKSMI ini diharapkan bisa menjadi salah satu penguatan kapasitas pengusaha mikro perempuan yang berkelanjutan dan inklusif. Artinya, tidak hanya memperkuat ekonomi lokal, tetapi juga mendorong terciptanya lapangan kerja dengan menekankan aspek pemerataan gender,” jelasnya.
Pihaknya mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk terus memperkuat kolaborasi dalam mendampingi pengusaha mikro perempuan. Mulai dari saat peluncuran hingga pendampingan intensif selesai.
CEO Eramet Indonesia, Jerome Baudelet, menyampaikan apresiasi atas dukungan pemerintah yang memungkinkan program LAKSMI dapat dijalankan. Komitmen ini, katanya, akan membuka lebih banyak peluang bagi perempuan agar dapat mengembangkan usaha mereka.
Program LAKSMI menargetkan 1.200 pengusaha mikro perempuan, 800 peserta dari Jakarta dan 400 peserta dari Kota Ternate. Seluruh peserta akan mengikuti proses kurasi ketat, hingga terpilih masing-masing 50 pengusaha terbaik dari Kota Jakarta dan Ternate.
“Para peserta terpilih akan menerima dana hibah serta berkesempatan mengikuti demoday, yakni sebuah forum presentasi bisnis di hadapan para pemangku kepentingan. Serta menerima pembiayaan mikro dan akses pemasaran,” jelasnya.
(fa/hn/rs)
RRI
in
PPPA
