Tribratanews.polri.go.id – Bali, 27 Mei 2025 — Direktorat Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA & PPO) Bareskrim Polri bersama Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) menggelar kegiatan koordinasi strategis di UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Bali, Selasa (27/5). Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Wakil Menteri PPPA, Dir PPA & PPO Bareskrim Polri Brigjen Pol. Dr. Nurul Azizah, serta sejumlah pejabat daerah dan aparat penegak hukum di wilayah Bali.
Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak Provinsi Bali menyampaikan apresiasi atas kehadiran jajaran pusat di UPTD Bali. “Hari ini kami menghadirkan seluruh kepala dinas kabupaten di Bali sebagai bentuk komitmen bersama dalam memperkuat perlindungan terhadap perempuan dan anak,” ungkapnya.
Dalam sambutannya, Brigjen Pol. Dr. Nurul Azizah menekankan pentingnya memperluas layanan perlindungan dan penindakan hukum secara terpadu di daerah prioritas, terutama wilayah strategis seperti Bali.
“Bali bukan hanya destinasi wisata unggulan, tetapi juga merupakan etalase Indonesia di mata dunia. Pulau ini menjadi titik temu masyarakat internasional dengan segala dinamika sosialnya. Tantangan terkait kekerasan terhadap perempuan dan anak, termasuk eksploitasi seksual dan perdagangan orang, menjadi isu serius yang harus kita tangani bersama,” ujar Brigjen Pol. Dr. Nurul Azizah.
Beliau juga menegaskan bahwa kehadiran Polri, khususnya Direktorat PPA & PPO, tidak sekadar melakukan penindakan, tetapi membangun sistem pelindungan yang berkelanjutan dan responsif terhadap situasi daerah.
Kasubdit I PPA PPO Bareskrim Polri turut menyampaikan bahwa kerja sama lintas sektor mutlak diperlukan. “Kami berharap tidak lagi bekerja secara individual. Kami siap melakukan asistensi atau backup jika wilayah membutuhkan. Ke depan, akan disusun alur bisnis proses dari hulu ke hilir secara jelas, siapa berbuat apa,” tegasnya.
Sementara itu, Wakil Menteri PPPA menekankan pentingnya integrasi sistem pelaporan dan layanan yang terpadu. “Kami akan mengintegrasikan sistem pelayanan terhadap kekerasan perempuan, anak, dan kelompok rentan lainnya dengan unit PPA di Polda. Saya ingin ada penyelesaian yang tepat dan terpadu,” ujarnya.
Kegiatan ini menjadi langkah konkret penguatan sinergi antara pemerintah pusat, kepolisian, dan pemerintah daerah untuk membangun sistem pelindungan perempuan dan anak yang lebih efektif dan berkeadilan di Bali.
(ta/hn/rs)
