Tribratanews.polri.go.id - Jakarta. Pengamat Komunikasi, Dr. Rahmat Edi Irawan mensinyalir kasus Rempang tak lagi murni urusan lokal di Pulau Rempang Batam. Namun sudah dimanfaatkan oleh politisi-politisi dan para petualang politik untuk menggunakan panggung Rempang untuk menyerang pemerintah. “Menyusul adanya peristiwa kerusuhan di Rempang, kini banyak politisi dan aktivis yang hadir di Rempang, ”ujarnya.
Menurutnya para petualang politik memanfaatkan panggung Rempang untuk menyerang kebijakan pemerintah. “Mereka beramai-ramai memanfaatkan peristiwa Rempang menggoreng berbagai isu lama terkait dengan kinerja Jokowi, termasuk institusi pemerintah lainnya, di antaranya TNI dan Polri,” jelasnya.
Berbagai informasi dan hoaks yang muncul dalam peristiwa Rempang disinyalir bagian dari upaya untuk mendiskreditkan kebijakan-kebijakan pemerintah. “Bahkan kini tak hanya di Rempang, beberapa elemen kelompok masyarakat mulai melakukan aksi unjuk rasa di Jakarta,” tambah Dosen Binus ini.
Baca Juga: Aipda Solkhan, Polisi dan Dai dari Kudus Yang Rajin Berdakwah
Menurutnya tak ada yang salah dengan adanya demo dan aksi unjuk rasa. Namun harus dilakukan dengan tertib serta tidak mengganggu pengguna jalan lainnya. Demo bisa dilakukan di mana saja, di seluruh tempat namun permasalahannya adalah ada larang tidak boleh menyebarluaskan informasi yang tidak berdasar saat melakukan demo atau ketika menggalang dukungan dari media sosial.
Dalam pandangan alumni Unpad ini, tidak ada gunanya menyebarluaskan info yang tidak berdasar. “Kabar hoaks justru akan semakin memperkeruh keadaan, karena bisa menimbulkan potensi konflik antar masyarakat,” tuturnya. Ia pun meminta agar publik diberikan informasi yang benar, sehingga mereka yang terdampak kasus Rempang bisa mencerna persoalan yang sebenarnya.
Terlebih ia melihat kasus Rempang sebenarnya sudah mulai ada titik temu, ada sebanyak 100 KK yang sudah sepakat untuk menerima tawaran relokasi rumah mereka di Pulau Rempang. Masih ada sekitar 1100 KK yang harus direlokasi dari total 1200 KK.
Jika kemudian relokasi tidak berhasil akibat hasutan berbagai pihak, hal ini sangat merugikan pemerintah Indonesia. Karena bukan tidak mungkin investor Cina yang akan masuk, mengalihkan investasinya ke negara lain. “Proyek yang bernilai puluhan Triliun pun bisa dihentikan investornya, dan ini yang rugi adalah kita semua,” tutupnya.
(ta/hn/nm)
