Tribratanews.polri.go.id - Jakarta. Beredar postingan video di Tiktok dengan klaim informasi bahwa telah didatangkan 825 orang tenaga kerja asing (TKA) dari Cina untuk dijadikan operator Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB). Video tersebut disertai narasi "Waww bisa sekalian ikut pilpres tuh".
Faktanya, dilansir dari cekfakta.com, 852 TKA memang didatangkan, tetapi hanya untuk mendampingi 1096 tenaga kerja Indonesia (TKI) untuk mengoperasikan KCJB selama setahun.
Baca Juga: Polisi Berhasil Amankan Pasutri Saat Edarkan 14 Kilogram Sabu-Sabu
Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Bahtiar, melalui laman setkab.go.id, menegaskan bahwa meskipun warga negara asing (WNA) memiliki KTP elektronik, KTP elektronik tersebut tidak bisa digunakan untuk memilih dalam Pemilihan Umum (Pemilu).
Dijelaskan juga bahwa hak memilih pada Pemilu hanya dimiliki oleh Warga Negara Indonesia (WNI) yang pada hari pemungutan suara sudah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih, sudah kawin, atau sudah pernah kawin, dan mempunyai hak memilih.
Peraturan tersebut telah diatur dalam Pasal 198 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Jika masyarakat menemukan WNA yang masuk dalam daftar pemilih tetap (DPT), bisa melapor ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) di tautan https://sigaplapor.bawaslu.go.id/laporan.
(as/pr/nm)
