Tribratanews.polri.go.id - Jakarta, 24 April 2024 – World Water Forum menjadi pertemuan internasional terbesar yang membahas dan merumuskan kebijakan tata kelola air dan sanitasi dunia. Forum ini telah digelar sebanyak sembilan kali, dan pada pertemuan ke-10 akan dilaksanakan di Bali Indonesia pada 18 hingga 25 Mei 2024.
Pemerintah pun melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus mematangkan persiapan yang diharapkan sukses bukan hanya dari sisi penyelenggaraan, namun lebih dari itu tercapai kesepakatan-kesepakatan krusial dan nyata sebagai upaya mengatasi berbagai persoalan air dan sanitasi global.
Demikian ditegaskan Wakil Ketua Sekretariat Panitia Nasional World Water Forum ke-10 sekaligus Staf Ahli Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Bidang Teknologi, Industri dan Lingkungan, Endra S. Atmawidjaja, Rabu (24/4/2024) di Jakarta.
World Water Forum, pertama kali digelar pada 1997 dengan Kota Marrakesh, Maroko bertindak sebagai tuan rumah (host country) dan World Water Council (WWC) selaku co-host-nya. Pertemuan selanjutnya kemudian dilakukan setiap 3 tahun sekali dengan mengundang peserta dari berbagai sektor, baik pemerintahan, akademisi, NGO, swasta maupun water communities lainnya.
World Water Forum kedua di Kota Den Hag Belanda pada 2000. Kemudian berturut-turut Jepang pada 2003, Meksiko 2006, Istanbul 2009, Marseille Prancis 2012, Korea Selatan 2015, Brazil 2018, dan Senegal pada 2022.
Baca Juga: Presiden Jokowi: Alkes yang Canggih Harus Diimbangi dengan Ruang Layanan yang Memadai
World Water Forum digelar dengan tujuan utama untuk memperkuat kolaborasi dan kemitraan global untuk mencari jalan dan mengatasi tantangan air dan sanitasi. Selain itu ada beberapa tujuan turunan yang ingin dicapai dalam setiap gelarannya. Pertama adalah meningkatkan nilai strategis air dengan membangun komitmen politik dalam pemajuan manajemen air dan sanitasi (SDGs 6). Kedua, meningkatkan awareness terhadap air sebagai critical concern global, dan ketiga adalah sebagai multi-stakeholder event untuk mendiskusikan dan berbagi pengalaman serta mengembangkan pengetahuan dan praktik baik dalam tata kelola air dan sanitasi.
Sejak pertemuan kedua di Den Hag, penyelenggaraan World Water Forum telah menghasilkan Ministerial Declaration yang berisi komitmen-komitmen politik negara peserta.
Isu utama yang berkembang hingga pertemuan kesembilan antara lain hak dasar mengakses air dan sanitasi yang berkualitas, nexus atau koneksi antara water, food, energy, health, dan climate change. Kemudian penguatan kolaborasi dan kemitraan dalam integrasi manajemen sumber daya air untuk mewujudkan ketahanan air, termasuk transboundary water management dan pendanaan inovatif bagi pengelolaan air berkelanjutan. Lalu pemajuan inovasi teknologi dalam mendukung tata kelola manajemen air dan sanitasi, serta mengatasi bencana terkait air. Terakhir adalah inklusifitas manajemen air dan sanitasi yang melibatkan partisipasi seluruh pemangku kepentingan dan komunitas lokal.
Mekanisme pertemuan World Water Forum terbagi dalam tiga proses yang saling berkaitan satu sama lainnya, yaitu political process, thematic process, dan regional process.
Political Process kemudian terbagi dalam lima segmen, yaitu head of states/government, ministerial, parliamentarian, local authorities, serta basin quthorities. Seluruh proses di tahap ini akan menghasilkan Ministerial Declaration yang merefleksikan masukan substansi dari thematic process dan regional process.
Pada World Water Forum ke-10, Indonesia didapuk sebagai tuan rumah. Kerja sama penyelenggaraan antara Indonesia dan WWC didasarkan pada Framework Agreement for the Organization of the 10th World Water Forum.
Pemerintah pun telah menetapkan gelaran tersebut akan dihelat di Bali dan mengusung tema “Water for Shared Prosperity”.
Ada enam sub tema yang akan dibahas nanti, yaitu water security & prosperity, water for humans & nature, disaster risk reduction & management. Kemudian governance, cooperation & hydro-diplomacy, sustainable water finance, dan knowledge & Innovation.
Untuk mendukung political process, utamanya segmen ministerial, UNESCO memberikan fasilitasidalam pembahasan/konsultasi Ministerial Declaration (MD) dengan negara anggota UNESCO di Paris.
Sebagai informasi, pada preparatory meeting ke-2 pada 28-29 Maret 2024 di kantor UNESCO Paris lalu, telah diselesaikan pembahasan atau konsultasi penyusunan MD yang akan diadopsi di Bali nanti.
Ada empat poin yang didorong Indonesia untuk disepakati menjadi MD pada pertemuan di Bali, yaitu World Lake Day (WLD). Penetapan WLD ini harus dilakukan melalui mekanisme United Nation (UN), dalam bentuk pengusulan resolusi yang diadopsi.
Poin kedua adalah mendorong pembentukan Center of Excellence on Water and Climate Resilience. Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) pun telah menyampaikan concept note yang fokus pada aspek kerja sama riset dan pertukaran data, bukan pada pembangunan gedung fisik. Usulan nanti telah pula mencakup struktur dan susunan organisasi dan rencana sumber pendanaan operasional.
Poin ketiga adalah Water Management for Small Islands. Pada poin ini Indonesia turut mendorong penguatan kapasitas pulau terluar dalam memproduksi air bersih. Maka isu pengelolaan air masih perlu dikontekskan dalam isu berskala global yang tidak saja terbatas pada negara-negara pulau dan kepulauan kecil.
Terakhir adalah pencatatan daftar proyek air sebagai Compendium of Concrete Deliverables and Actions. Poin ini bersifat inklusif namun sukarela dan berisi daftar proyek, inisiatif, dan kolaborasi yang dikelola oleh stakeholders air tingkat nasional, regional dan internasional. Indonesia pun akan menyiiapkan platform online untuk proses submisinya.
(ta/hn/nm)
