Tribratanews.polri.go.id - Jakarta. Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto menyatakan bahwa pemerintah memiliki komitmen untuk memperkuat sistem pemilu yang mempersatukan bangsa.
Wamendagri mengungkapkan arahan Presiden Prabowo Subianto sejalan dengan kebutuhan masyarakat terhadap reformasi pemilu, terutama dalam memitigasi potensi konflik yang memecah belah.
"Bagaimana pemilu itu harusnya lebih mempersatukan kita, tetapi banyak eksesnya. Nah ini sama, saya kira apa yang ditangkap Presiden dengan apa yang disuarakan juga oleh para pemikir, para peneliti di kampus, dan teman-teman politisi (sejalan). Jadi, klop sebetulnya," jelas Wamendagri, Selasa (19/11/24).
Ia menegaskan pemilu tidak hanya menjadi ajang kompetisi, tetapi juga momen penting dalam memperkuat persatuan bangsa. Pemerintah juga membuka ruang bagi masyarakat sipil dan para ahli untuk memberikan berbagai masukan.
Ia pun menggarisbawahi pula pentingnya transparansi dalam pembahasan revisi Undang-Undang (UU) Pemilu dan UU Pilkada yang masuk prioritas nasional.
"Kita akan buka ruang publik ini untuk melakukan kajian-kajian sehingga waktunya cukup, tidak tergesa-gesa, kelihatan perubahan-perubahannya banyak yang mendasar terkait dengan sistem pemilihan, keserentakan, untuk penguatan sistem politik kita," ujar Wamendagri.
Mengenai pelaksanaan Pilkada Serentak 2024, Wamendagri mengungkapkan perlunya evaluasi menyeluruh, terutama yang berkaitan dengan pelaksanaan pemilu nasional dan lokal.
Data dan analisis yang tajam dibutuhkan dalam rangka menentukan langkah terbaik ke depan. "Nanti kita kumpulkan data dari pemerintah, data-data dikaitkan dengan apa yang terjadi di daerah semuanya. Kita lengkapi supaya analisa itu tajam," tambah Wamendagri.
Selain itu, ia menyoroti pentingnya mitigasi konflik di daerah yang memiliki potensi kerawanan politik.
Pemerintah terus mengupayakan langkah preventif untuk memastikan setiap proses demokrasi berjalan dengan damai dan demokratis, mencerminkan semangat persatuan yang menjadi fondasi bangsa.
"Kita sudah identifikasi, ada zona merah, kuning, dan hijau. Hijau itu landai, kuning itu perlu kita cermati, merah ini karena ada konflik laten, ada potensi politik yang tinggi, dan karena ada faktor-faktor yang lain, memang sudah kita identifikasi," jelas Wamendagri
(ndt/hn/nm)
