Tribratanews.polri.go.id - Jakarta. Manajemen PT TransJakarta membolehkan penumpang menggunakan kaos partai politik selama tidak berkampanye di lingkungan transportasi publik tersebut.
"Kalau menggunakan kaos atau baju partai habis acara kegiatan kita bolehkan, sejauh tidak melakukan orasi atau pembagian alat peraga kampanye (APK)," ujar Direktur Utama PT Transportasi Jakarta Welfizon Yuza, Rabu (17/1/24).
Namun, untuk atribut lainnya seperti spanduk hingga bendera tentu pihaknya meminta pelanggan yang kedapatan membawa untuk melipatnya.
Baca Juga: Polda Metro Jaya Akan Tindak Tegas Pengendara Berknalpot Brong
"Terus kami larang keras melakukan pembagian stiker atau APK itu tidak boleh," tegas Dirut Yuza. Ia menegaskan PT TransJakarta menegakkan netralitas bagi karyawan dan pelanggan menjelang Pemilu 2024 demi menciptakan keamanan dan kenyamanan bersama.
"Semua karyawan Transjakarta sudah menandatangani pakta integritas sebagai bentuk komitmen kita sebagai penyelenggara netralitas publik," jelas Dirut Yuza.
Selain karyawan, pihaknya juga menggandeng mitra perusahaan termasuk operator untuk turut menjaga netralitas menjelang pemilu.
Kemudian, setiap pramusapa dan tim lainnya juga rutin mengecek armada dari stiker dan APK lainnya.
Terlebih, pihaknya juga berkoordinasi dengan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan aparat setempat untuk memastikan halte yang terhubung dengan jembatan penyeberangan orang (JPO) steril dari APK.
"Alhamdulillah sampai hari ini kami bisa menjaga netralitas baik di bus, halte, dan area kerja lain," tutur Dirut Yuza.
(ndt/hn/nm)
