Tribratanews.polri.go.id - Jakarta. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) meminta masyarakat untuk memanfaatkan program atau layanan mudik gratis, guna menekan kepadatan serta kerawanan lalu lintas.
"Mudik diharapkan menggunakan kendaraan umum, baik yang berbayar maupun gratis. Gratis ini yang sifatnya bus maupun angkutan motor," ujar Deputi VI Kemenko PMK Warsito melalui siaran pers, Selasa (2/4/24).
Deputi Warsito mengatakan pada arus mudik dan balik tahun ini sejumlah instansi, baik dari pemerintah maupun swasta, menyediakan program angkutan gratis yang bisa dimaksimalkan masyarakat. Salah satunya, Kementerian BUMN.
Baca Juga: Korlantas: CCTV Setiap 500 Meter Pantau Kepadatan di Tol
Penyediaan angkutan ini dapat menekan angka risiko kerawanan yang kerap menghantui para pemudik. Pemudik motor misalnya, mereka memiliki kerawanan tinggi apalagi mudik dengan estimasi pemberangkatan lebih dari empat jam.
"Dengan cara ini, mudik gratis didorong meminimalisasi kerawanan di perjalanan karena capek dan lain-lain," jelas Deputi Warsito.
Di sisi lain, pemerintah juga telah menyiapkan berbagai skema agar perjalanan mudik dapat dirasakan aman dan nyaman. Pemerintah telah berkoordinasi perihal jalur lintasan mudik, posko-posko, pengaturan lalu lintas, rest area, dan lain-lain.
Sementara untuk pengamanan, kata Deputi Warsito, Polri akan mengawal para pemudik yang melintas di wilayah kategori rawan tidak pidana, seperti pembegalan dan sebagainya.
Personel Polri siap 24 jam melakukan pengawalan kepada seluruh masyarakat saat melakukan perjalanan mudik dan balik di wilayah kategori rawan. Dengan begitu, perjalanan mudik bisa aman dan nyaman.
"Tentu kami berkoordinasi dan ada pos-pos untuk menjaga kerawanan. Jalur titik bencana agar ada informasi-informasi yang benar-benar cepat tanggap, jika nanti seperti ada pohon tumbang, longsor, dan sebagainya," tutup Deputi Warsito.
(ndt/hn/nm)
