Tribratanews.polri.go.id - Jakarta. Presiden Joko Widodo meminta kepada seluruh jajaran agar mencegah pemborosan belanja infrastruktur digital di tengah upaya transformasi digital.
"Yang paling penting, pemborosan belanja infrastruktur digital harus dicegah dan keamanan digital harus terus ditingkatkan," ujar Presiden Jokowi, Selasa (9/1/24).
Presiden Jokowi mengatakan pemerintahan Kabinet Indonesia Maju masih memiliki waktu sembilan bulan untuk menyelesaikan tugas. Dia meminta sisa waktu tersebut dijadikan momentum untuk meningkatkan reformasi birokrasi yang berkaitan dengan digitalisasi.
Baca Juga: Menkominfo Beberkan Dua Cara Tangani Hoaks Pemilu
"Karena transformasi digital ini jadi keharusan dan keterpaduan layanan digital pemerintah benar-benar harus kita lakukan," jelas Presiden Jokowi.
Menurut Presiden Jokowi, ribuan platform harus disederhanakan. Dia meminta tidak ada lagi platform-platform aplikasi baru dimunculkan yang berorientasi hanya ke proyek saja, karena itu hanya akan menyulitkan dalam merangkai penyederhanaan dan peningkatan fungsi digitalisasi, terutama layanan digital pemerintah.
Selain itu, ia juga meminta Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Abdullah Azwar Anas untuk segera mempercepat implementasi sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE), mengonsolidasikan semua portal ke dalam satu portal nasional, serta memperkuat keamanan digital.
"Saya minta menteri BUMN juga ikut mendukung percepatan transformasi lewat Perum Peruri, yang menjadi GovTech nasional kita. Mendagri dan menkominfo juga mempercepat pengembangan dan penerapan digital ID, paling lambat bulan enam harus sudah selesai," ujar Presiden Jokowi.
Serta, meminta Menkominfo Budi Arie Setiadi untuk segera melakukan transformasi kebijakan government cloud untuk peningkatan kebijakan digital, yang semuanya di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi.
(ndt/hn/nm)
