Tribratanews.polri.go.id - Jakarta. Presiden Joko Widodo (Jokowi) membahas tiga hal utama saat pertemuan bilateral dengan Perdana Menteri (PM) Kamboja Hun Manet di Melbourne, Australia.
Pertemuan tersebut juga dalam rangka penguatan hubungan bilateral antara Indonesia dan Kamboja, menyambut perayaan 65 tahun hubungan diplomatik kedua negara pada 2024.
Hal pertama yang dibahas adalah peningkatan kerja sama perdagangan dan investasi melalui pengembangan konektivitas dan infrastruktur, baik sektor udara maupun laut.
Baca Juga: Kabaharkam Polri Buka Rakernis Korsabhara Baharkam Polri di Makassar
Terkait investasi, Presiden Jokowi menyebut bahwa badan usaha milik negara (BUMN) Indonesia siap berkontribusi dan menjadi mitra utama pada sektor perkeretaapian dan infrastruktur.
"Selain itu, kita juga perlu terus mendorong interaksi antarsektor bisnis untuk perkuat perdagangan dan investasi," ujar Presiden Jokowi dalam keterangan yang disampaikan Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden, Selasa (5/3/24).
Kedua, dalam isu pemberantasan tindak pidana perdagangan orang, Presiden Jokowi mengapresiasi dukungan Pemerintah Kamboja dalam penanganan Warga Negara Indonesia (WNI) yang menjadi korban.
Presiden Jokowi menekankan perlunya meningkatkan kerja sama dalam pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang antara negara asal dan negara tujuan serta implementasi nota kesepahaman (MoU) Pemberantasan Kejahatan Transnasional tahun 2023.
"MoU Pemberantasan Kejahatan Transnasional tahun 2023 perlu segera diimplementasikan, terutama pertukaran informasi intelijen dan peningkatan kapasitas kepolisian kedua negara," jelas Presiden Jokowi.
Terakhir, kedua pemimpin membahas kerja sama di bidang ketahanan pangan, termasuk impor beras dari Kamboja. Presiden Jokowi juga mendorong penyelesaian pembaruan MoU Kerja Sama Perdagangan Beras dan MoU Pembentukan Mekanisme Imbal Dagang untuk sepakati harga dan jumlah beras impor.
"Implementasi MoU Pertanian juga perlu segera didorong khususnya tindak lanjut peningkatan kapasitas manajemen pertanian, irigasi, serta investasi pengolahan dan penyimpanan beras," ujar Presiden Jokowi.
Turut mendampingi Presiden Jokowi dalam pertemuan tersebut, yakni Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, dan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono.
(ndt/hn/nm)
