tribratanews.polri.go.id – Kementerian Haji dan Umrah Republik Indonesia melakukan langkah awal kerja sama dengan Kejaksaan Agung dalam rangka mengelola dan mengawasi penyelenggaraan ibadah haji dan umrah agar terbebas dari praktik korupsi, manipulasi, dan rente.
Wakil Menteri Haji dan Umrah, Dahnil Anzar Simanjuntak, menyampaikan bahwa perbincangan awal ini akan menjadi dasar penandatanganan kesepakatan bersama untuk melakukan pengawasan dan pemantauan secara melekat oleh Kejaksaan Agung. "Hari ini kami melakukan perbicaraan awal antara Kementerian Haji dan Kejaksaan Agung, yang nantinya akan dilanjutkan dengan penandatanganan kesepakatan untuk melakukan pengawasan dan pemantauan melekat oleh Kejaksaan Agung," ungkap Dahnil di Jakarta, Selasa.
Dahnil menjelaskan bahwa Kejaksaan Agung akan dilibatkan secara menyeluruh dalam semua proses bisnis yang dilakukan Kementerian Haji dan Umrah, termasuk pengadaan barang dan jasa baik yang bersumber dari dalam maupun luar negeri. Pengawasan akan difokuskan pada titik rawan yang selama ini menjadi peluang praktik manipulasi, korupsi, dan rente.
"Pak Jamintel sudah mendengarkan secara rinci titik-titik kritis itu, dan kami secara terbuka menyampaikan area yang harus diawasi secara ketat," kata Dahnil.
Selain pengawasan rutin, Kejaksaan Agung akan menugaskan personel berpengalaman, termasuk mantan penuntut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yang diperbantukan secara struktural di Inspektorat Jenderal Kementerian Haji dan Umrah untuk memperkuat fungsi pengawasan dalam proses pengadaan.
Dalam rangka reformasi menyeluruh tata kelola haji dan umrah, Dahnil menegaskan bahwa kerja sama ini merupakan perintah langsung dari Presiden Republik Indonesia yang wajib dijalankan. "Ini bukan soal suka atau tidak suka. Karena ini perintah Presiden, maka mau tidak mau harus dijalankan," tandasnya.
Sementara itu, Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen, Reda Manthovani, menegaskan bahwa pihaknya berkomitmen membantu Kementerian Haji dan Umrah agar penyelenggaraan haji dapat berlangsung secara transparan dan bersih dari praktik korupsi. "Setelah pertemuan ini, akan ada komunikasi intens antara pejabat Kementerian Haji dengan tim kami. Titik-titik mana saja yang rawan, kita fokus pada titik-titik itu. Diharapkan penyelenggaraan haji ini bisa lebih clean, lebih tertata, dan dikelola dengan baik," ujar Reda.
(ta/hn/rs)
