Tribratanews.polri.go.id - Jakarta. Menteri Kebudayaan Republik Indonesia, Dr. H. Fadli Zon, S.S., M.Sc., menyampaikan pemerintah masih mendata kerusakan situs bersejarah terdampak banjir di Aceh dan Sumatra Utara.
Ia mengatakan, proses tersebut dilakukan bersama Balai Pelestarian Kebudayaan setempat untuk memastikan kondisi lapangan terpantau dengan jelas.
"Sekarang kita sedang mendata, belum mendapatkan informasi. Tapi kita sudah meminta kepada Balai Pelestarian Kebudayaan yang ada di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Barat," ujarnya, usai menghadiri Pasamuam Agung IV WALUBI, JIExpo Kemayoran, Jakarta Pusat, Sabtu (29/11/25).
Dalam kesempatannya, ia menjelaskan bahwa pemerintah saat ini masih memprioritaskan penanganan para korban banjir di wilayah terdampak.
Ia menegaskan, dampak bencana diharapkan dapat ditekan seminimal mungkin, dengan fokus utama pada keselamatan dan evakuasi warga.
"Kita harapkan sih, seminimal mungkin dampak, terutama fokusnya adalah menyelamatkan warga dulu. Sejauh ini belum ada laporan, masih dalam pengecekan," ujarnya, dilansir dari laman RRI.
Sementara itu, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) secara resmi telah merilis perkembangan data korban banjir Aceh, Sumut, dan Sumbar. Peristiwa alam berupa banjir bandang dan tanah longsor menyisakan duka mendalam bagi masyarakat Indonesia.
BNPB mencatat angka yang cukup mengejutkan yakni total 174 orang meninggal dunia. Selain korban jiwa, sebanyak 79 orang masih dinyatakan hilang dan 12 orang lainnya mengalami luka-luka.
Kepala BNPB, Letjen TNI Suharyanto, menegaskan bahwa kemungkinan adanya jumlah korban banjir di tiga wilayah yang terus bertambah. "Tentu saja data ini akan berkembang terus masih ada titik-titik yang belum ditembus," ujarnya.
Selain korban jiwa, ribuan warga terpaksa harus meninggalkan rumah mereka dan mengungsi ke tempat yang lebih aman. Tercatat pengungsi di wilayah Aceh mencapai 4.846 Kepala Keluarga (KK) yang kini membutuhkan bantuan logistik mendesak.
Sedangkan di Sumatra Utara, ribuan jiwa tersebar di posko pengungsian. Termasuk 3.000 jiwa di Tapanuli Selatan dan 776 KK di Mandailing Natal.
(fa/hn/rs)