Tribratanews.polri.go.id – Jakarta. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Rachmat Pambudy mengatakan, pertumbuhan ekonomi adalah cerminan produktivitas.
“Pertumbuhan yang tinggi itu pasti lebih produktif. Pertumbuhan yang rendah itu pasti produktivitasnya rendah,” ujar Menteri PPN, Selasa (7/10/2025).
Ia menerangkan bahwa sebenarnya tenaga kerja di Indonesia lebih produktif jika dibandingkan berbagai negara lain. Namun, insentif yang diberikan terhadap tenaga kerja cenderung rendah.
Sebagai contoh, seorang petani dari negara tetangga Indonesia memperoleh pendapatan 20 dolar Amerika Serikat (AS) per jam. Waktu kerja mereka juga cenderung rendah dibandingkan petani Indonesia yang jauh lebih produktif dengan hasil produksi 3-5 kali lipat.
“Kenapa kita selalu merendahkan bangsa sendiri? Dan itu terjadi bukan hanya di petani, di konsultan kita (juga). Kenapa konsultan Indonesia dihargai rendah tapi dituntut produktivitas tinggi? Itu ketidakadilan,” ungkap Menteri PPN.
Karena itu, Menteri PPN menegaskan bahwa peningkatan daya saing sumber daya manusia harus dimulai dari produktivitas, yang harus dibarengi dengan perbaikan ekosistem kerja.
Berdasarkan catatan Bappenas, selama dua dekade terakhir, pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia masih bertumpu pada ekspansi modal dan tenaga kerja. Sementara itu, pertumbuhan output ekonomi stagnan di kisaran angka 4-5 persen.
Menurut Menteri PPN, untuk menjadi negara maju, tidak cukup tumbuh dari sisi manufaktur hanya 20 persen saja dari PDB, tetapi membutuhkan 40 persen dengan cara kerja baru.
“Setiap rupiah yang dibelanjakan harus kembali lebih banyak. Setiap jam yang kita gunakan untuk bekerja harus kita manfaatkan lebih banyak waktu, dan setiap alat yang kita gunakan harus lebih baru,” ucap Menteri PPN.
Dengan demikian, diharapkan Master Plan Produktivitas Nasional yang diluncurkan hari ini, dapat menjadi bahan untuk mempraktikkan cara kerja baru.
Kolaborasi diperlukan antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha, hingga akademisi, agar total produktivitas Indonesia meningkat.
Pihaknya juga menginginkan TFP Tanah Air terus meningkat, supaya ketimpangan antara provinsi maupun wilayah bisa dikurangi, dan Indonesia dapat menjadi negara produktif untuk mencapai visi Indonesia Emas 2045.
(ndt/hn/rs)
