Tribratanews.polri.go.id - Jakarta. Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi mengatakan pemajuan dan pelindungan HAM di negara-negara Asia Tenggara adalah kunci bagi masa depan ASEAN yang gemilang.
“Masa depan ASEAN tidak akan semakin cerah jika masing-masing negara anggota tidak memiliki komitmen kuat untuk menghormati hak asasi manusia,” ujar Menlu dalam Pertemuan Menlu ASEAN dengan Perwakilan Komite HAM Antarpemerintah ASEAN (AICHR) di Vientiane, Laos, Rabu (24/7/24).
Melalui keterangan tertulis Kemlu RI, Menlu Retno menyampaikan pentingnya memperkuat peran AICHR yang memerlukan komitmen politik agar ASEAN bisa melanjutkan AICHR Review Process. AICHR Review Process adalah proses peninjauan kembali kerangka acuan kerja (TOR) AICHR agar tetap relevan untuk menghadapi tantangan saat ini, termasuk memastikan keseimbangan mandat promosi dan perlindungan AICHR.
“Proses ini masih terkendala sehingga memerlukan komitmen politik dari semua pihak agar upaya pemajuan HAM di kawasan dapat dilakukan. Dalam kaitan ini, yang diperlukan adalah komitmen politik agar proses review dapat mengalami kemajuan,” jelas Menlu.
Menlu juga menyatakan bahwa mandat dan fungsi AICHR harus disesuaikan agar dapat menjawab berbagai tantangan HAM di lapangan dan diperkuat elemen pelindungannya. Ia mengajak seluruh negara ASEAN untuk ikut memajukan HAM secara global.
Dalam hal ini, katanya, Indonesia mendukung agar ASEAN dapat menjalin dialog HAM yang lebih luas dengan mitra-mitranya. Menlu Retno juga menyampaikan bahwa Indonesia dan Laos akan memimpin bersama dan menjadi tuan rumah Pertemuan ke-6 Dialog HAM ASEAN di Jakarta pada November tahun ini.
Tahun lalu, pada saat keketuaan Indonesia di ASEAN, Indonesia mengusulkan dilembagakannya pelaksanaan ASEAN Human Rights Dialogue secara reguler, sebagai forum dialog yang jujur dan terbuka untuk membahas isu-isu HAM di kawasan.
Lebih lanjut, Menlu memaparkan dua hal penting yang harus menjadi perhatian AICHR dan perhatian bersama ASEAN di antaranya soal meningkatnya kejahatan perdagangan orang di kawasan, di mana sebagian besar korban utamanya adalah wanita.
Kekhawatiran terhadap isu ini juga disampaikan oleh sejumlah menlu ASEAN, antara lain menlu Brunei Darussalam, Filipina, dan Thailand, sebagaimana disampaikan perwakilan Indonesia untuk Komisi AICHR Yuyun Wahyuningrum, juga menyoroti isu ini.
Selanjutnya, Menlu RI menegaskan bahwa ASEAN tidak bisa tinggal diam ketika menyaksikan pelanggaran HAM di Jalur Gaza akibat serangan Israel.
(ndt/hn/nm)
