Tribratanews.polri.go.id - Jakarta. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Budi Gunawan menegaskan bahwa aksi premanisme yang berlindung di balik nama organisasi masyarakat (ormas) harus ditindak tegas oleh aparat penegak hukum.
"Presiden telah mengumpulkan seluruh kementerian dan lembaga penegak hukum seperti Polri, TNI, kejaksaan, dan lainnya. Arahannya jelas: negara harus hadir, melindungi rakyatnya, dan menegakkan hukum," ujar Menko Polkam, Selasa (29/4/2025).
Menurut Menko Polkam, aparat penegak hukum tidak boleh kalah dari kelompok preman yang kerap meresahkan masyarakat melalui praktik pemerasan dan pemalakan. Ia menekankan pentingnya tindakan tegas, apalagi jika aksi premanisme tersebut mengganggu aktivitas bisnis dan berpotensi mengusir investor asing dari Indonesia.
Ia juga mengungkapkan bahwa pihaknya telah menggelar rapat bersama Polri guna membahas penanganan terhadap aksi-aksi premanisme di berbagai daerah. Hasilnya, Polri bergerak cepat untuk menindak berbagai kasus serupa.
"Kapolri sudah ambil langkah. Di Karawang, Subang, Bekasi, dan sejumlah wilayah lain, semua sudah ditangani," jelasnya.
Ia turut mengingatkan agar aparat penegak hukum tidak terlibat atau mendukung aksi premanisme berkedok ormas.
"Kalau terbukti ada aparat yang terlibat, proses hukum harus tetap berjalan," tegas Menko Polkam. Ia menegaskan bahwa aksi premanisme yang berlindung di balik nama organisasi masyarakat (ormas) harus ditindak tegas oleh aparat penegak hukum.
"Presiden telah mengumpulkan seluruh kementerian dan lembaga penegak hukum seperti Polri, TNI, kejaksaan, dan lainnya. Arahannya jelas: negara harus hadir, melindungi rakyatnya, dan menegakkan hukum," jelas Menko Polkam.
Menurut Menko Polkam, aparat penegak hukum tidak boleh kalah dari kelompok preman yang kerap meresahkan masyarakat melalui praktik pemerasan dan pemalakan. Ia menekankan pentingnya tindakan tegas, apalagi jika aksi premanisme tersebut mengganggu aktivitas bisnis dan berpotensi mengusir investor asing dari Indonesia.
Ia juga mengungkapkan bahwa pihaknya telah menggelar rapat bersama Polri guna membahas penanganan terhadap aksi-aksi premanisme di berbagai daerah. Hasilnya, Polri bergerak cepat untuk menindak berbagai kasus serupa.
"Kapolri sudah ambil langkah. Di Karawang, Subang, Bekasi, dan sejumlah wilayah lain, semua sudah ditangani," jelasnya.
Ia turut mengingatkan agar aparat penegak hukum tidak terlibat atau mendukung aksi premanisme berkedok ormas.
"Kalau terbukti ada aparat yang terlibat, proses hukum harus tetap berjalan," tegas Menko Polkam.
(ndt/hn/nm)
