Tribratanews.polri.go.id - Jakarta. Praktisi kecerdasan buatan (AI), Kun Wardana, menyarankan agar pemerintah membentuk “Dewan Etika AI Nasional”. Menurut dia, fungsinya sebagai lembaga yang dapat mengantisipasi potensi kejahatan menggunaakan AI.
Selain itu, ia mengatakan lembaga tersebut juga berfungsi mengembangan potensi AI Indonesia. Sehingga tidak hanya menjadi konsumen AI luar negeri, tapi bisa mengembangkan AI yang sesuai karakter bangsa.
“Disana bisa dirumuskan bagaimana mengembangkan AI dengan memasukan nilai-nilai Pancasila dan budaya bangsa. Selain itu lembaga tersebut juga dapat merumuskan aturan perundangan yang sesuai dengan perkembangan AI yang begitu cepat,” ujarnya, dilansir dari laman RRI, Rabu (11/6/25).
“Peraturan perundangan kita yang ada sekarang tidak bisa mengejar perkembangan AI. Oleh karena itu diperlukan lembaga khusus seperti Dewan Etika AI Nasional.” jelasnya.
Ia mengungkapkan bahwa lembaga ini, harus melibatkan berbagai kalangan dan tidak hanya Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) dan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). Tapi juga mengikutsertakan para pakar, termasuk para praktisi AI.
Ia juga menghargai upaya pemerintah yang sekarang ini sedang menyusun peta jalan AI nasional. Menurutnya, peta jalan yang akan diluncurkan Agustus 2025 tersebut harus bisa mengakomodir semua aspek yang terkait AI.
Sementara itu, Ketua Indoensia Cyber Security Ardi Sutedja, menilai peta jalan AI yang akan diluncurkan pemerintah belum bisa mengakomodir potensi pengembangan AI. Selain itu, juga belum bisa mengakomodir perkembangan AI yang begitu cepat.
Selanjutnya, ia menyebutkan bahwa pasalnya peta jalan tersebut dibuat tidak melibatkan para praktisi AI atau orang yang benar-benar menguasai AI. “Pertimbangannya jangan cuma soal bisnis dari penyusunan peta jalan tersebut,” jelasnya.
“Tapi bagaimana juga peta jalan tersebut dapat mengantisipasi dampak negatif AI. Selain itu, sejauh mana juga bisa mendukung pengembangan AI nasional agar kita tak terus menerus menjadi 100 persen konsumen.” jelasnya.
Kun Wardana, juga meminta masyarakat meningkatkan pengetahuan soal AI sebagai antisipasi potensi kejahatan menggunakan AI. Sekarang ini, ujar dia, AI sangat mudah didapat dan digunakan seperti ChatGPT, Gemini, dan Microsoft Copilot.
Diakhir kesempatan ia mengungkapkan selain bermanfaat dalam berbagai sektor, juga ada potensi merugikan dengan memanfaatkan kecanggihan AI. Contohnya, peniruan identitas melalui audio dan video menggunakan AI (deppfake).
(fa/hn/rs)
RRI
in
Nasional
