Tribratanews.polri.go.id – Jakarta. Menjadi perhatian serius pemerintah dan berbagai lembaga perlindungan anak, terkait pembatasan usia anak dalam mengakses internet. Wakil Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Jasra Putra, menegaskan bahwa kajian terkait aturan ini masih terus dilakukan.
Dalam kesempatannya ia mengatakan salah satu cara mengurangi dampak negatif internet adalah dengan pembatasan usia.
“Selain aturan batas usia, literasi digital menjadi langkah penting dalam melindungi anak dari konten berbahaya,” ujarnya, dilansir dari laman RRI, Minggu (23/2/25).
Dunia pendidikan sangat berperan dalam meningkatkan kesadaran literasi digital bagi anak-anak. Menurutnya, sekolah perlu memberikan edukasi tentang keamanan internet agar anak lebih memahami risiko dunia maya.
Ia menjelaskan kajian ini melibatkan survei UNICEF 2023 dan penelitian terbaru dari IDCOP terkait pola penggunaan internet anak. Selain itu, ia menyoroti peran orang tua yang masih berjarak dengan teknologi dan kurang memahami parental control.
"Orang tua perlu memahami fitur parental control yang tersedia di aplikasi," jelasnya. Kurangnya pemahaman ini menyebabkan anak-anak mengakses konten tanpa pengawasan yang memadai.
Sementara itu, pemerintah masih mempertimbangkan pemberian sanksi kepada penyelenggara sistem elektronik. Menteri terkait telah menyatakan bahwa sanksi akan lebih difokuskan pada platform digital dibandingkan orang tua.
Ia mengingatkan bahwa anak-anak memiliki kemampuan belajar teknologi lebih cepat dibanding orang tua. "Mereka bisa mengelabui aplikasi dengan mengubah data usia atau memakai identitas orang lain," jelasnya.
Menurut dia kajian dan survei terus dilakukan untuk menemukan formulasi terbaik dalam pembatasan usia di internet. Sekitar 1.200 anak telah disurvei pada awal 2024 untuk memahami pola penggunaan internet dan efektivitas kebijakan ini.
(fa/hn/nm)
Ilustrasi
in
Nasional
