Tribratanews.polri.go.id - Jakarta. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan kementeriannya mendukung penuh penyediaan kendaraan listrik di kawasan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Kalimantan Timur.
“Kemenhub memprioritaskan penyediaan alat transportasi rendah emisi, dalam hal ini kendaraan listrik di kawasan IKN. Ini penting untuk menjaga kualitas udara di wilayah IKN,” terang Menhub Budi Karya melalui keterangan tertulis, Selasa (4/6/24).
Ia menjelaskan, untuk mencapai nol emisi di kawasan IKN, Kemenhub telah menyiapkan beberapa strategi yang efektif, seperti layanan angkutan antarmoda di wilayah penyangga IKN.
Jaringan layanan angkutan antarmoda dari kota penyangga IKN menuju ke Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN yang sudah dan akan beroperasi, antara lain angkutan antarmoda Balikpapan - IKN (Rest Area) dan angkutan antarmoda Samarinda - IKN (Park n Ride 2).
Baca Juga: Timnas Jerman Berahir Tanpa Gol 0-0 Atas Timnas Ukraina
Menhub Budi Karya menuturkan, layanan angkutan antarmoda Balikpapan - IKN via Simpang Samboja sudah beroperasi sejak 1 November 2022.
Setelah beroperasinya jalan tol IKN, layanan angkutan antarmoda Balikpapan - IKN akan berganti menjadi via tol, begitu pula dengan layanan angkutan antarmoda Samarinda - IKN.
“Setelah beroperasinya jalan tol, titik akhir layanan untuk bus non listrik adalah Park and Ride 2 sebagai titik transit, kemudian para penumpang akan beralih moda dengan angkutan perkotaan IKN yang menggunakan Electric Vehicle,” ungkap Menhub Budi Karya.
Terkait layanan bus listrik, Kemenhub telah melaksanakan kajian perencanaan teknis angkutan umum di KIPP tahap 1 dengan mengusulkan 3 rute trayek.
Ketiga trayek tersebut yakni rute Park & Ride sampai Masjid Raya dengan total kebutuhan 13 bus medium; rute Park & ride sampai Botanical Garden total kebutuhan armada 7 bus medium; dan rute Park & ride 1 sampai Park & ride 2 dengan total kebutuhan 21 armada.
Sementara itu, Otoritas Ibu Kota Nusantara (OIKN) juga berencana bekerja sama dengan Bluebird untuk melayani rute di dalam IKN atau KIPP tahap 1, dalam hal ini terkait pengadaan bus listrik dan rencana operasionalnya.
Kemudian, untuk 2025 telah diusulkan anggaran Buy the Service (BTS) untuk melayani rute IKN. Terkait rencana rute akan menyesuaikan dengan persil tanah yang sudah terbangun, sedangkan jumlah kebutuhan armadanya masih menunggu kajian dan review dari tim OIKN.
(ndt/pr/nm)
