Tribratanews.polri.go.id - Cianjur. Direktur Museum dan Cagar Budaya Kementerian Kebudayaan, Esti Nurjadin, menyebut sudah dirancang skema kolaboratif untuk rekonstruksi Gunung Padang. Salah satunya Public Private Partnership yakni dengan swasta.
Dalam kesempatannya, ia menjelaskan skema tersebut memungkinkan adanya bantuan dana dari pihak luar kementerian. Artinya, rekonstruksi tidak hanya mengandalkan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).
"Pemerintah tidak bisa hanya mengandalkan APBN saja. Kita mencoba dibantu oleh swasta supaya ada sektor swasta yang bisa mengurangi anggaran-anggaran dari APBN untuk rekonstruksi ini," ujarnya, dilansir dari laman RRI, Senin (15/12/25).
Ia menjelaskan skema ini sekaligus pemecah kebuntuan sejak 2013. Rencana rekonstruksi situs Gunung Padang tertunda sejak saat itu karena masalah pos pembiayaan.
"Nah saya rasa ini mulai ada momentum lagi di mana pemerintah itu care (perhatian). Care bahwa ini adalah situs yang menandakan peradaban yang sudah sangat tua di Indonesia," ujarnya.
Dirjen Perlindungan Kebudayaan dan Tradisi, Restu Gunawan, mengatakan skema pelibatan Public Private Partnership ini juga dapat melibatkan pengusaha. Skema itu juga akan dipakai untuk pemugaran cagar budaya lainnya.
"Di Gunung Padang, nanti juga di Muara Jambi, jadi ternyata kekuatan kita. Khususnya filantropi-filantropi di bidang cagar budaya itu cukup banyak. Dan selama ini belum kita optimalkan," jelasnya.
Meski demikian, saat ini belum ada hitam di atas putih secara resmi mitra Kementerian Kebudayaan dalam pemugaran tersebut. Namun, dia meyakini proses kolaborasi akan berjalan.
(fa/hn/rs)
RRI
in
Nasional
