Tribratanews.polri.go.id - Jakarta. Kapolri
Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si., menekankan pentingnya menguatkan manajemen risiko bencana alam di Indonesia.
Hal tersebut disampaikan oleh Kapolri saat menjadi salah satu pembicara pada Rakornas Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Jakarta, Kamis (2/3/2023).
"Harapan Pak Presiden, kami dapat memiliki manajemen risiko yang baik pada saat tahapan pra, pada saat tanggap darurat dan pasca-bencana juga akan semakin baik. Pak Presiden juga sudah menyampaikan bagaimana masalah bencana akibat climate change (perubahan iklim)," ujar Jenderal Pol. Listyo Sigit.
Baca Juga : BNN RI Dorong Upaya Pemberantasan Narkoba Secara Prima di Sumsel
Menurut Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki historis bencana alam yang cukup besar. Sehingga, ia melihat, manajemen risiko menjadi penting.
"Jadi ini adalah wilayah-wilayah di Indonesia yang tentunya kita harus memiliki kesiapan lebih. Karena yang namanya bencana terjadi sewaktu-waktu, namun yang paling penting bagaimana upaya kami melakukan persiapan. Sehingga pada saat terjadi, dampaknya bisa kita mitigasi seminimal mungkin," ujar Jenderal Pol. Listyo Sigit.
Dalam penanganan bencana alam, Jenderal Pol. Listyo Sigit mengungkapkan bahwa, seluruh pihak terkait dapat mengadopsi rumus yang dikeluarkan oleh UN Disaster Risk Reduction (UNDRR), untuk mengurangi dampak yang disebabkan dari bencana alam.
"Tentunya menjadi salah satu yang perlu kita pahami bahwa ada rumus terkait bagaimana kita bisa mengurangi potensi dampak bencana rumusnya itu risiko (risk), sama dengan (=), Hazard atau ancaman bencana, dan disitu dikalikan (x) vulnerability atau kerentanan masyarakat, dibagi (÷) capacity atau kemampuan mengatasi bencana," ucap Jenderal Pol. Listyo Sigit.
"Artinya kalau kerentanan masyarakat bisa kami perkecil dan capacity bisa ditingkatkan maka risiko terjadi akibat dampak bencana bisa kita kurangi," tambah Jenderal Pol. Listyo Sigit.
Jenderal Pol. Listyo Sigit menegaskan, dalam penanganan bencana alam, diperlukan penguatan sinergitas dan kolaborasi antara Pemerintah, TNI, Polri, BNPB, BMKG, Basarnas dan stakeholder masyarakat lainnya.
"Yang paling utama adalah menguatkan sinergitas kolaborasi seluruh stakeholder, TNI, Polri, Pemerintah, BMKG, BNPB, Basarnas untuk menyatukan kemampuan dan kekuatan. Sehingga kita bisa mempersiapkan dan memperkuat apa yang menjadi kebijakan Pak Presiden terkait dengan kemampuan melakukan manajemen risiko, memiliki resiliensi yang kuat dalam menghadapi bencana," papar Jenderal Pol. Listyo Sigit.
Polri pun telah memasukan kebijakan penanganan bencana alam ke dalam strategi konsep transformasi menuju Polri yang Presisi, yang dituangkan dalam, transformasi operasional.
Dengan adanya hal tersebut, Jenderal Pol. Listyo Sigit menginstruksikan kepada seluruh jajarannya untuk terus melakukan upaya-upaya manajemen risiko bencana alam mulai dari pencegahan, sosialisasi, penyuluhan, edukasi, memberikan panduan, Quick Response bersama stakeholder terkait.
Menurut Jenderal Pol. Listyo Sigit, dengan kesiapan dan cepatnya respon jajaran Polri di wilayah bencana, itu merupakan bentuk representasi hadirnya negara di tengah masyarakat.
"Sehingga masyarakat merasakan negara hadir disitu. Ini harus dilakukan dan dipersiapkan khususnya di wilayah yang memang rentan terjadi bencana. Tolong dicek begitu ada peristiwa bagaimana rekan-rekan simulasi, melatih secepatnya bisa datang dan SOP yang disiapkan dan apa saja yang kita lakukan," tutur Sigit.
Dalam penanganan bencana alam, Eks Kabareskrim tersebut menyatakan, personel kepolisian harus mampu berperan baik sebelum terjadinya bencana, ketika terjadi, dan setelah bencana terjadi. Ketika masa tanggap darurat, Polri harus menyiapkan personel terbaiknya untuk melakukan penyelamatan, evakuasi, identifikasi melalui DVI, membuat tenda darurat, dapur lapangan hingga menyiapkan sarana dan prasarana penunjang.
Kemudian, sambung Jenderal Pol. Listyo Sigit, setelah pasca-bencana, jajaran Polri harus menyiapkan langkah konkret seperti psikologi sosial, trauma healing, layanan kesehatan, dan menggelar patroli di wilayah tersebut.
Untuk di tahap pra-bencana atau sebelum kejadian, Sigit mengatakan, harus dilakukan upaya edukasi, bisa melalui konten video, bekerja sama dengan media, dan penguatan peran Bhabinkamtibmas untuk menyampaikan sosialisasi kepada masyarakat.
(ndt/as/hn/um)
