Tribratanews.polri.go.id - Jakarta. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mewaspadai agar Indonesia tidak ekspor asap pada tahun ini dengan melakukan antisipasi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) sedini mungkin.
"Di 2023 ini benar-benar yang kami waspadai yang saat ini pemerintah di bawah koordinasi Menkopolhukam itu mempersiapkan supaya tidak ada ekspor asap di tahun ini," ujar Pelaksana tugas Kepala Pusat Dara, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari dalam Disaster Briefing diikuti daring di Jakarta, Selasa (28/2/2023).
Baca juga : DitjenPAS-Polri Jalin Kerja Sama Pertukaran dan Pemanfaatan Data
Abdul mengatakan antisipasi terhadap kebakaran hutan dan lahan (karhutla) harus dilakukan sedini mungkin sehingga apabila api masih kecil akan segera dipadamkan, namun apabila sudah terlanjur besar diupayakan tidak meluas.
"Itu prinsipnya Pak Presiden berkali-kali menyampaikan pencegahan itu adalah utama," ujar Abdul. Ia mengatakan saat ini sudah ada Satuan Tugas Darat Manggala Agni, masyarakat peduli api, dan sistem kewaspadaan kesiapsiagaan berbasis komunitas.
BNPB juga menyiagakan helikopter surveilans untuk pemantauan titik panas (hotspot) di Indonesia. "Jadi kalau ada peningkatan hotspot dari citra satelit, kita lihat apakah itu benar titik api atau tidak. Kemudian kita juga sudah memulai untuk menyiapkan heli water bombing dan lain-lain," ujar Abdul.
Selain itu, Abdul mengatakan untuk kejadian bencana lainnya, pemerintah berupaya agar kejadian lanjutan dari bencana yang terjadi di Indonesia, dapat dicegah. Misalnya pada bencana gempa yang menimbulkan likuefaksi, hingga pergerakan tanah atau longsoran. Sehingga, dalam pola BNPB dalam mempersiapkan mitigasi kedepannya tidak untuk satu jenis ancaman saja.
(ndt/hn/um)
