Tribratanews.polri.go.id - Jakarta. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) memastikan kasus kebakaran hutan dan lahan (karhutla), khususnya di enam wilayah provinsi prioritas berhasil terkendali hingga awal Agustus ini yang masih puncak musim kemarau di Indonesia.
Enam provinsi prioritas penanganan karhutla tersebut adalah Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan.
"Keberhasilan ini dicapai berkat operasi terpadu yang melibatkan teknologi modifikasi cuaca, pengerahan armada pesawat untuk patroli dan penyiraman air dari udara, juga satuan tugas darat," ujar Kepala BNPB Suharyanto, Selasa (12/8/2025).
Ia memastikan bahwa setiap provinsi tersebut sudah memiliki pusat komando yang diisi perwakilan tenaga ahli dari BNPB, BMKG, TNI, Polri, Kementerian Kehutanan di daerah, termasuk para gubernur bupati-walikota untuk memastikan respons cepat terhadap titik api.
“Skemanya begini, begitu terdeteksi titik api maka wajib semua langsung diverifikasi lewat patroli udara, lalu ditentukan langkah penanganan, apakah cukup oleh satuan tugas darat atau perlu operasi modifikasi cuaca dan water bombing,” ungkap Kepala BNPB.
Penerapan skema tersebut dinilai efektif menurunkan kasus karhutla bahkan, Suharyanto mengakui bahwa hal ini mendapat dukungan penuh dari Presiden Prabowo Subianto yang beberapa hari lalu menggelar rapat terbatas bersama kementerian-lembaga teknis di Istana Negara Jakarta.
Kepala BNPB mencontohkan di Riau. Penambahan luas lahan terbakar hanya seluas 2,5 hektare dalam sepekan terakhir dan dengan 55 terduga pelaku pembakaran telah ditangkap.
Kemudian, di Kalimantan Barat, yang sebelumnya menjadi wilayah terluas terdampak karhutla mencapai 1.149 hektare kini sepekan terakhir tidak ada lagi penambahan titik api.
BNPB juga sudah meminta penambahan personel TNI dan Polri untuk mengingatkan warga agar tidak membuka lahan dengan cara dibakar atau menyalakan api di dekat lahan mineral gambut yang rentan terbakar.
"Kami memastikan bakal mempertahankan siaga penuh di seluruh provinsi prioritas dan menyesuaikan pengerahan armada udara sesuai perkembangan di lapangan, karena potensi karhutla tetap ada hingga musim kemarau berakhir, yang diperkirakan pada akhir September," tegas Kepala BNPB.
"Kami ingin memastikan kondisi tetap terkendali dan dampak terhadap kesehatan, lingkungan, serta ekonomi bisa ditekan," lanjutnya.
(ndt/hn/rs)
