Tribratanews.polri.go.id - Jakarta. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian) Airlangga Hartarto menekankan, sektor swasta di ASEAN harus turut menerapkan model bisnis inklusif untuk bisa mewujudkan peningkatan signifikan hingga dua kali lipat perekonomian digital di kawasan.
“Penerapan model bisnis swasta itu perlu seiring fase baru digitalisasi dengan diluncurkannya Perjanjian Kerangka Ekonomi Digital ASEAN. Penerapan itu juga dapat mempercepat agenda ekonomi berkelanjutan melalui pengembangan ekosistem kendaraan listrik regional,” ujar Menko Perekonomian dalam keterangan tertulis (4/9/23).
Sektor swasta, ujar Menko Perekonomian, juga harus secara aktif memanfaatkan peluang pertumbuhan baru, salah satunya dengan memaksimalkan hubungan pembangunan ekonomi lokal termasuk dengan usaha mikro kecil menengah (UMKM). Sebab, kerja sama ASEAN bukan hanya upaya sektor publik, namun juga upaya inklusif dan kolaboratif dari sektor swasta dalam berbagai agenda, serta inisiatif ASEAN.
Ditambahkannya, proyek ASEAN juga dipengaruhi dinamika global, sehingga memerlukan peran aktif dari sektor publik ASEAN maupun sektor swasta.
“Itulah kenapa kita memerlukan suara sektor swasta yang lebih besar untuk menyoroti dan mengurangi risiko serta biaya fragmentasi rantai pasokan global dan regional yang didorong oleh geopolitik. Sektor publik dan swasta perlu bekerja sama, termasuk dengan mitra dan platform lain, untuk menegakkan arsitektur perdagangan dan ekonomi multilateral yang terbuka, inklusif, tidak diskriminatif, dan berbasis aturan,” jelas Menko Perekonomian.
Baca Juga: Indonesia Perkuat Kolaborasi dan Mitra Dialog Hadapi Tantangan Ekonomi
Ia menerangkan, sektor swasta ASEAN perlu memanfaatkan sumber daya, jaringan, teknologi, dan keahlian sektor swasta untuk menemukan solusi terhadap tantangan sosio-ekonomi dan perubahan iklim di kawasan itu. Inovasi, difusi, dan adopsi teknologi juga perlu didukung dan dipercepat untuk meningkatkan ketahanan perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat.
Hal itu, dikarenakan perekonomian ASEAN menunjukkan kinerja positif dalam satu dekade terakhir dengan pertumbuhan rata-rata 4%-5%. Di dunia, kawasan ASEAN merupakan perekonomian terbesar ke-5, eksportir terbesar ke-4, dan pada 2022 lalu bahkan menjadi tujuan foreign direct investment (FDI) terbesar ke-2.
Perekonomian ASEAN mencapai tingkat pertumbuhan sebesar 5,7% pada 2022 yang didorong oleh tingkat konsumsi domestik, perdagangan, dan investasi yang tinggi. Industri seperti elektronik, kendaraan listrik, dan ekonomi digital, mengalami peningkatan investasi pada tahun lalu, dengan total arus masuk FDI tumbuh sebesar 5,5%.
ASEAN, jelasnya, juga perlu mengoptimalkan kontribusi inovasi dan teknologi untuk meningkatkan perekonomian kawasan dan mengatasi tantangan sosio-ekonomi yang sudah maupun akan terjadi. Hal tersebut selaras dengan tema ABIS tahun ini yaitu ASEAN Centrality: Innovating towards Greater Inclusivity.
“Saya ingin mengimbau kepada sektor swasta ASEAN dan komunitas bisnis secara lebih luas, untuk berkontribusi aktif dalam mewujudkan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2025. Terutama untuk ABAC harus bisa membuat ASEAN lebih kuat dengan menguatkan juga perdagangan dan kolaborasi antar negara anggota ASEAN,” ujar Menko Perekonomian.
ABIS merupakan rangkaian dari Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-43 Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) yang berlangsung dari 5-7 September 2023 di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta.
(ay/hn/nm)
