Tribratanews.polri.go.id – Jakarta. Ahli Geospasial Hukum Laut UGM, I Made Andi Arsana, menyarankan bahwa pemerintah membentuk lembaga koordinasi menjaga maritim dan laut Indonesia.
I Made Andi Arsana, mencontohkan, saat era Presiden ke-7 Joko Widodo, memiliki Kementerian Koordinator bidang Maritim.
"Dengan tidak adanya Kemenko Maritim perannya dibawa kemana?. Saya terus terang belum tahu juga, idealnya ada orang yang mengurus maritim," ujarnya, dilansir dari laman RRI, Minggu (23/2/2025).
Menurut dia, koordinasi dalam sebuah persoalan seperti maritim ini tidak mudah dilakukan. Sehingga, jika ada lembaga seperti Kemenko Maritim jelas aturannya.
Selain itu, ia mengatakan penempatan personel dalam lembaga tersebut harus tepat. Seperti di era Presiden Jokowi ada Kemenko Maritim dengan Luhut Pandjaitan menjadi Menterinya.
"Memang ketika itu kepemimpinan Pak Luhut kuat dan programnya jelas. Contoh sederhana bagaimana Indonesia menentukan teluk dan sebagainya, ada yang jelas dilakukan," jelasnya.
Dalam kesempatan ini, ia juga mengapresiasi tayangnya film berjudul Djuanda Pemersatu Laut Indonesia. Hal itu karena Djuanda memiliki peran dan berkontribusi untuk kedaulatan laut Indonesia.
"Beliau memperjuangkan laut dengan Deklarasi Djuanda dan diperjuangkan di PBB. Secara tema film ini bagus banget, kita menunggu film seperti ini," jelasnya.
Ia menyebutkan Deklarasi Djuanda, menjadi bagian penting dari konvensi PBB tentang hukum laut. Dimana terdapat poin-poin penting dari Deklarasi Djuanda ini seperti penataan hukum laut di perairan Indonesia.
"Dulu laut diantara pulau Jawa dan Kalimantan misalnya, itu dulu laut bebas. Jadi siapapun boleh datang boleh ngapain saja di sana, jadi laut itu bukan laut kita," ujarnya.
Namun berkat perjuangan Djuanda dibantu Khairul Saleh dan Mochtar Kusumaatmadja mempunyai pemikiran agar laut-laut itu menjadi milk Indonesia. Kemudian, mengusulkan untuk mengklaim seluruh laut diantara pulau-pulau kita . menjadi milik Indonesia.
Sebelumnya, Muhammadiyah meluncurkan film Djuanda Pemersatu Laut Indonesia. Film ini merupakan film kedua yang diluncurkan melalui Lembaga Seni dan Budaya, Pimpinan Pusat (LSB) PP Muhammadiyah.
Ketua PP Muhammadiyah, Irwan Akib, turut mengungkap rasa bangganya atas launchingnya film karya kader Muhammadiyah ini. Irwan menekankan, kader Muhammadiyah perlu untuk mengenang, memahami bahwa Djuanda adalah seorang tokoh bangsa.
“Seluruh warga Muhammadiyah perlu memahami bahwa Djuanda ini adalah salah satu kader Muhammadiyah, seorang guru, seorang tokoh bangsa. Beliau yang mendeklarasikan penyatuan laut Indonesia dengan nama Deklarasi Djuanda,” jelasnya.
(fa/hn/nm)
RRI
in
Nasional
