Tribratanews.polri.go.id - Jakarta. Pertemuan Menteri Dewan Masyarakat Ekonomi ASEAN (ASEAN Economic Community Council atau AECC) ke-23 menyepakati akan membawa empat dokumen inisiatif pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-43, 5-7 September 2023.
Empat dokumen pada pertemuan yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI Airlangga Hartarto tersebut, di antaranya pertama Leaders’ Declaration on Strengthening Food Security and Nutrition in response to Crisis, kedua Leaders’ Statement to Develop the ASEAN Digital Economy Framework Agreement (DEFA).
Kemudian ketiga adalah ASEAN Leaders' Declaration on ASEAN as Epicentrum of Growth ASEAN Leaders’ dan keempat adalah ASEAN Blue Economy Framework.
”Kami juga membahas persiapan partisipasi Timor-Leste di ASEAN. Para Menteri mendukung Timor-Leste secara penuh untuk berpartisipasi dalam pertemuan dan kegiatan di Pilar Ekonomi ASEAN,” ujar Airlangga.
Pertemuan AECC ke-23 dihadiri oleh para menteri ekonomi negara-negara ASEAN yang turut juga diikuti Sekretaris Jenderal ASEAN Kao Kim Hourn.
Beberapa isu strategis kawasan dibahas dalam pertemuan, di antaranya kondisi ekonomi global saat ini. Para menteri setuju bahwa kondisi ekonomi sangat dinamis dan penuh tantangan, namun perekonomian kawasan cepat pulih, dan telah melampaui situasi prapandemi.
”Total PDB ASEAN adalah 3,6 triliun dolar Amerika di 2022. Namun, proyeksi perekonomian global ke depan mengindikasikan adanya perlemahan dan ketidakpastian pertumbuhan. Itulah tantangan pertumbuhan ekonomi kawasan,“ ujar Airlangga.
Pada pertemuan tersebut para menteri menggarisbawahi lima isu penting yaitu geopolitik dan fragmentasi rantai pasok, transisi energi hijau, inovasi digital, dan pertumbuhan inklusif.
Para menteri pun sepakat untuk meningkatkan kerja sama dan integrasi ekonomi antarnegara Asia Tenggara sebagai upaya memperkuat arsitektur perdagangan dan rantai pasok regional.
Pemerintah masing-masing negara ASEAN akan membuat beragam kebijakan untuk meningkatkan daya saing, ketahanan, dan reformasi struktural. Kebijakan tersebut akan mendukung keberlanjutan dan digitalisasi, sekaligus memanfaatkan perubahan demografis.
Kawasan ASEAN akan dibangun sebagai pusat pertumbuhan regional dan mesin pertumbuhan global. Lebih jauh, kawasan akan didorong menjadi tujuan utama investasi, dan pusat produksi global yang berdaya saing dan terpercaya.
Baca Juga: MRT Jakarta Dukung KTT ke-43 ASEAN 2023
Para menteri juga membahas perkembangan penyusunan Visi Komunitas ASEAN Pasca-2025. Terdapat kesepakatan bahwa ASEAN Vision 2045 bertujuan menjadikan kawasan ASEAN yang “Resilient, Innovative, Dynamic, and People-Centered”.
Berdasarkan kesepakatan tersebut, tugas selanjutnya adalah menyusun rencana strategis Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) pasca-2025. Empat hal yang harus diperhatikan adalah penguatan integrasi dan ketahanan ekonomi kawasan, transformasi teknologi dan inovasi, ekonomi keberlanjutan serta kesiapan masyarakat untuk bersama melakukan perubahan.
Pemerintah negara-negara ASEAN dikatakan Airlangga harus adaptif terhadap isu megatrend. Fokus harus diarahkan pada digitalisasi dan teknologi, perubahan iklim, perubahan demografi, dan kompetisi kekuatan ekonomi. Kemudian, pemerintah ASEAN harus mendukung kondisi bisnis yang memberikan dampak nyata dan kondusif, termasuk UMKM. Poin terakhir adalah implementasi yang efisiensi, efektif, dan produktif.
”Para menteri sepakat menginstruksikan seluruh elemen badan sektoral terkait, untuk segera menyusun rencana kerja demi mendukung pencapaian Visi ASEAN 2045,“ ujar Airlangga.
Terdapat tiga Strategic Thrust dalam pilar ekonomi. Ketiganya adalah Recovery Rebuilding, Digital Economy, dan Sustainability. Dalam ketiga pilar tersebut, terdapat 16 Priority Economic Deliverables (PED). AECC tadi juga membahas perkembangan PED tersebut.
Saat ini, 11 PED sudah selesai, sedangkan lima sisanya akan diselesaikan pada kuartal 4/2023, antara Oktober hingga Desember 2023. Dalam pembahasan PED, Indonesia mendorong peningkatan daya saing dan konektivitas, serta mengakselerasi transformasi digital dan agenda keberlanjutan di kawasan.
Untuk mendorong transformasi digital kawasan, para menteri juga menyetujui kerangka untuk negosiasi digital ekonomi di kawasan. AECC pun berhasil menginisiasi dimulainya perundingan ASEAN Digital Economy Framework Agreement (DEFA). Perundingan putaran pertama akan dilaksanakan pada November 2023 di Indonesia.
“Perlu dicatat bahwa potensi digital ekonomi di kawasan sangat besar dan diperkirakan akan mencapai 2 triliun dolar Amerika pada 2030. Perundingan akan terus didorong agar selesai pada 2025, sehingga kita tidak kehilangan momentum,” jelas Airlangga.
Isu keberlanjutan juga menjadi perhatian bersama di ASEAN. AECC pun menyepakati strategi netralitas karbon. Untuk itu, masing-masing negara perlu mengawal implementasinya.
Indonesia mengusulkan pembahasan pengembangan ekosistem kendaraan listrik. Usul tersebut mendapat sambutan yang baik dari semua negara anggota ASEAN, dan akhirnya disepakati harus segera dirumuskan strategi bersama untuk pengembangan ekosistem kendaraan listrik di Asia Tenggara.
Persiapan partisipasi Timor-Leste di ASEAN menjadi bahasan juga. Para menteri mendukung masuknya Timor-Leste secara penuh untuk berpartisipasi dalam pertemuan dan kegiatan di Pilar Ekonomi ASEAN.
(ta/hn/nm)
