Tribratanews.polri.go.id - Tolikara. Aksi pemalangan jalan yang dilakukan sejumlah kepala desa dan masyarakat di Desa Kimibur, Distrik Karubaga, Kabupaten Tolikara berhasil diselesaikan secara damai pada Selasa (5/8/25).
Aksi yang sempat menghambat arus lalu lintas ini dilakukan sebagai bentuk protes atas belum cairnya Dana Desa dan honor aparatur desa Tahun Anggaran 2025
Personel gabungan Polres Tolikara, Brimob BKO, serta jajaran Pemerintah Daerah bergerak cepat ke lokasi untuk melakukan pendekatan persuasif dan mediasi.
Dipimpin oleh Kasat Narkoba Ipda Muh. Suryanto, Kasat Intelkam Ipda Zakaria M. Rizal, KBO Reskrim Ipda Chiliper Wally, Kapolsek Karubaga Ipda Eka Januarachman, serta Danton Brimob Ipda Yabes Baransano, tim pengamanan langsung berkoordinasi dengan pihak Pemda dan tokoh masyarakat untuk mendengar dan menyerap aspirasi warga.
Dalam proses mediasi, hadir pula Asisten III Setda Tolikara Yohanis Mantong, S.E., dan Kadishub Jundi Wanimbo, S.IP. Mereka menyampaikan bahwa aspirasi masyarakat akan segera dilaporkan langsung kepada Bupati Tolikara Willem Wandik, S.Sos.
“Kami akan meneruskan seluruh aspirasi kepada Bapak Bupati untuk ditindaklanjuti secepatnya sesuai prosedur,” ungkap Yohanis Mantong.
Namun demikian, masyarakat memberikan ultimatum: jika dalam satu minggu ke depan belum ada kejelasan jadwal pencairan dana, maka aksi pemalangan akan dilakukan kembali di lokasi yang sama.
Setelah melalui dialog yang humanis dan penuh kekeluargaan, akhirnya masyarakat sepakat membuka palang jalan. Pembukaan dilakukan secara gotong royong bersama Personel Polres Tolikara dan perwakilan Pemda serta Masyarakat.
Kapolres Tolikara, Kompol Roberth Hitipeuw, S.H., M.H. mengapresiasi langkah damai ini. Ia menegaskan bahwa pihak kepolisian akan selalu hadir sebagai penengah dalam menyampaikan aspirasi rakyat secara tertib dan tidak anarkis.
“Ini contoh yang baik. Persoalan diselesaikan dengan komunikasi. Kami tetap mengedepankan pendekatan humanis dan mendukung setiap hak masyarakat yang diperjuangkan secara damai,” ungkap Kompol Roberth Hitipeuw.
Aksi ini menjadi bukti bahwa dialog dan kolaborasi antara masyarakat, aparat, dan pemerintah mampu menjadi solusi dalam menghadapi persoalan daerah. Pemda Tolikara sendiri berkomitmen untuk terus memperhatikan kesejahteraan dan hak dasar masyarakat, khususnya aparatur desa yang menjadi ujung tombak pembangunan kampung.
(pt/pr/rs)
in
Keamanan
