Tribratanews.polri.go.id - NTT. Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur (NTT), turunkan sebanyak 414 orang personil Polda NTT untuk membantu pengamanan Pemilu di 21 Polres jajaran. Pelepasan ratusan personil Polri ini dilakukan Kapolda NTT.
Kapolda NTT, Irjen. Pol. Drs. Daniel Tahi Monang Silitonga, S.H., meminta agar anggaran bagi anggota Polri yang ditugaskan ke wilayah tidak dipotong.
"Saya meminta dan menekankan kepada seluruh unsur pengawas untuk memastikan segera mendistribusikan anggaran kepada semua anggota tanpa potongan apapun," ujarnya, dilansir dari kataNTT, Senin (05/02/24).
Jenderal bintang dua tersebut berharap 414 anggota yang turun ke wilayah menjaga kesehatan. "Pastikan kesehatan anggota tetap menjadi perhatian dan prioritas utama," ujarnya.
Baca Juga: Kecelakaan Pesawat di Papua Tengah, 12 Penumpang Selamat
Dalam kesempatannya, Kapolda mengingatkan beberapa kerawanan yang umum terjadi selama Pemilu khususnya di wilayah hukum Polda NTT yang perlu diantisipasi bersama.
Ia mengingatkan bahwa persaingan antar Parpol maupun antar kandidat dapat meningkat selama periode pemilu. "Antisipasi aksi provokasi atau tindakan yang dapat mengancam stabilitas keamanan," jelasnya.
Selain itu ketidaksetaraan akses informasi karena luas wilayah dan banyaknya pulau serta desa terpencil menjadi tantangan selama bertugas.
Irjen. Pol. Drs. Daniel Tahi Monang Silitonga, mengingatkan soal informasi palsu (hoax) dapat menyebar dengan cepat melalui media sosial dan platform online lainnya sehingga anggota Polri agar melakukan patroli siber untuk mengantisipasi hal tersebut.
Ia mengungkapkan bahwa selama pemilu sering terjadi polarisasi antar masyarakat karena adanya perbedaan pilihan parpol maupun kandidat, oleh karena itu ia meminta agar anggota mengantisipasi agar tidak berkembang menjadi isu sara.
Diingatkan pula bahwa Pemilu adalah manifestasi dari kedaulatan rakyat, dan tugas aparat kepolisian dalam memastikan bahwa setiap warga negara dapat menggunakan hak pilihnya dengan aman, damai dan tanpa intimidasi apapun.
"Hari ini, kita bersiap-siap untuk melakukan pergeseran pasukan guna memastikan keberlanjutan operasional dan optimalisasi pengamanan selama proses pemungutan suara.pergeseran personel ini harus dilakukan dengan cermat dan terencana," jelasnya.
Diakhir kesempatan ia menekankan perlunya kepatuhan terhadap aturan hukum dan memastikan setiap tindakan yang diambil selalu sesuai dengan aturan hukum yang berlaku dan memberikan contoh yang baik kepada masyarakat.
(fa/hn/nm)
