RUU Perampasan Aset Dikebut, DPR Targetkan Rampung Desember 2026

Tribratanews.polri.go.id – Jakarta. Pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset terus dikebut DPR RI. Komisi III DPR menargetkan regulasi yang dinilai penting dalam pemberantasan korupsi itu dapat rampung dan disahkan paling lambat…

RUU Perampasan Aset Dikebut, DPR Targetkan Rampung Desember 2026

Tribratanews.polri.go.id – Jakarta. Pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset terus dikebut DPR RI. Komisi III DPR menargetkan regulasi yang dinilai penting dalam pemberantasan korupsi itu dapat rampung dan disahkan paling lambat Desember 2026.

Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman mengatakan proses pembahasan akan terus dipercepat melalui sejumlah tahapan, mulai dari Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU), penyerapan aspirasi, harmonisasi, rapat kerja bersama pemerintah, pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM), hingga pengambilan keputusan tingkat pertama dan pengesahan dalam rapat paripurna.

"Jika dihitung waktu efektif masa sidang DPR, setelah dipotong masa reses berarti pembahasan RUU Perampasan Aset ini cuma membutuhkan waktu sekitar 8 minggu lagi," ujar Habiburokhman di Jakarta, (28/08/2026).

Menurut Habiburokhman, Komisi III sejauh ini telah menggelar 35 kali RDPU untuk menyerap aspirasi publik. Selain itu, komisi tersebut telah melakukan tiga kunjungan kerja ke daerah dan menerima masukan tertulis dari puluhan elemen masyarakat.

Dengan waktu pembahasan yang semakin terbatas, Habiburokhman mendorong masyarakat yang masih ingin memberikan masukan untuk menyampaikannya secara tertulis kepada DPR.

Ia menilai proses penyerapan aspirasi yang dilakukan Komisi III sudah mendekati tahap maksimal. Beragam pandangan dari masyarakat telah diterima, sehingga peta pendapat publik terkait RUU Perampasan Aset dinilai semakin jelas dan terfragmentasi.

"Sebagian besar masyarakat sangat mendukung pembentukan RUU Perampasan Aset, dan sebagian besar masyarakat juga mendukung agar RUU Perampasan Aset disusun secara cermat," kata Habiburokhman.

Menurutnya, kehati-hatian dalam penyusunan aturan tersebut penting agar upaya pemberantasan korupsi tidak justru membuka celah penyalahgunaan kewenangan oleh aparat penegak hukum.

"Sehingga menghilangkan potensi korupsi dalam pemberantasan korupsi berupa penyalahgunaan kekuasaan oleh aparat penegak hukum," ujarnya.
Dengan target penyelesaian pada Desember 2026, pembahasan RUU Perampasan Aset kini memasuki fase penting.

DPR dan pemerintah dituntut memanfaatkan waktu yang tersisa untuk merumuskan aturan yang efektif dalam pemberantasan kejahatan sekaligus tetap menjamin kepastian dan perlindungan hukum.

(Ad/hn/rs)

Baca Juga

Berita Populer

Komentar (0)