Tribratanews.polri.go.id – Jakarta. DPR RI menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya menjadi undang-undang. Regulasi ini menjadi langkah penting dalam memperkuat upaya negara mengembalikan aset hasil kejahatan sekaligus memulihkan kerugian negara dan masyarakat.
Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman di Jakarta , Kamis (19/11/2026) mengatakan, kehadiran undang-undang tersebut membawa perubahan dalam paradigma penegakan hukum. Penanganan perkara tidak lagi hanya berfokus pada pemidanaan pelaku, tetapi juga pada upaya mengembalikan kerugian yang ditimbulkan tindak pidana.
Salah satu poin penting dalam regulasi ini adalah dimungkinkannya perampasan aset tanpa putusan pidana terhadap pelaku atau non-conviction based forfeiture. Mekanisme tersebut dapat diterapkan dalam kondisi tertentu sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 3 dan Pasal 3.
Perampasan aset tanpa putusan pidana
Berdasarkan Pasal 6 dan Pasal 7, negara dapat mengajukan perampasan aset tanpa putusan pidana terhadap pelaku apabila yang bersangkutan meninggal dunia, melarikan diri, mengalami sakit permanen, tidak diketahui, atau keberadaannya tidak diketahui. Aset yang dapat dirampas melalui mekanisme tersebut memiliki nilai paling sedikit Rp1 miliar saat diperoleh. Namun, perampasan aset tidak menghapus pertanggungjawaban pidana pelaku apabila proses hukum masih dapat dilakukan.
Kejahatan yang menjadi sasaran
Undang-undang ini tidak hanya menyasar tindak pidana korupsi, tetapi juga berbagai kejahatan lain yang berdampak luas. Pasal 4 mencakup narkotika dan psikotropika, terorisme dan pendanaan terorisme, penyelundupan manusia, penyelundupan senjata, amunisi dan bahan berbahaya, perdagangan orang, serta penipuan dan penggelapan berbasis teknologi informasi. Dalam penjelasannya, cakupan kejahatan tersebut juga meliputi judi daring, penipuan investasi, penipuan perjalanan haji dan umrah, hingga kejahatan yang berkaitan dengan aset kripto.
Jenis aset yang dapat dirampas
Pasal 5 mengatur sejumlah jenis aset yang dapat diambil alih negara, mulai dari hasil tindak pidana yang dialihkan atau diubah menjadi bentuk kekayaan lain, barang yang digunakan untuk melakukan kejahatan, hingga aset yang tidak diketahui pemiliknya.
Negara juga dapat merampas aset sah milik pelaku sebagai pengganti apabila aset hasil tindak pidana tidak ditemukan atau tidak dapat dieksekusi. Meski demikian, aset yang telah menjadi fasilitas sosial, tempat ibadah, atau fasilitas umum tetap dipertahankan fungsinya untuk kepentingan masyarakat.
Proses pengajuan dan pembuktian di pengadilan
Permohonan perampasan aset tanpa putusan pidana diajukan Jaksa Pengacara Negara (JPN) ke pengadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 9, Pasal 10, dan Pasal 36. Dalam kasus pelaku yang melarikan diri, permohonan dapat diajukan paling cepat 60 hari setelah pelaku masuk dalam daftar pencarian orang (DPO). JPN tetap wajib membuktikan di persidangan bahwa aset yang dimohonkan perampasan memiliki keterkaitan dengan tindak pidana.
Transaksi dapat dihentikan, aset diblokir dan disita
Undang-undang ini juga mengatur mekanisme penghentian transaksi, pemblokiran, dan penyitaan aset untuk mencegah harta yang diduga berasal dari tindak pidana dipindahkan atau disembunyikan. Penghentian transaksi dapat dilakukan paling lama lima hari dan diperpanjang maksimal 15 hari. Sementara pemblokiran memerlukan izin ketua pengadilan negeri, dengan proses perizinan paling lama dua hari. Pemblokiran berlaku maksimal tujuh hari dan dapat diperpanjang satu kali selama tujuh hari.
Penyitaan dilakukan paling lama 15 hari sejak izin diterbitkan dan dapat diperpanjang satu kali, maksimal tujuh hari.
Aset di luar negeri juga dapat dikejar
Pasal 22 memberikan kewenangan kepada negara untuk meminta pemblokiran maupun penyitaan aset yang berada di luar negeri. Apabila permintaan tersebut ditolak, penyidik dapat mengamankan aset lain di Indonesia milik atau yang dikuasai pihak terkait dengan nilai yang setara. Ketentuan ini membuka ruang bagi upaya pemulihan aset yang diduga disembunyikan di luar wilayah Indonesia agar tidak mudah lolos dari proses hukum.
Hak pihak ketiga tetap dilindungi
Di tengah kewenangan negara merampas aset, undang-undang ini juga memberikan perlindungan kepada pihak ketiga yang memperoleh aset secara sah dan beritikad baik. Berdasarkan Pasal 30, Pasal 31, dan Pasal 37, pihak ketiga dapat mengajukan keberatan serta meminta ganti kerugian apabila haknya dirugikan dalam proses perampasan aset. Namun, hak keberatan tersebut tidak berlaku bagi buronan, terdakwa yang disidangkan tanpa kehadiran, maupun advokatnya.
Pemeriksaan perkara dibatasi 60 hari
Proses pemeriksaan perkara perampasan aset di pengadilan dibatasi paling lama 60 hari. Sementara upaya hukum terhadap putusan hanya dapat dilakukan melalui kasasi, yang bersifat final dan mengikat. Pemeriksaan kasasi juga dibatasi paling lama 60 hari, sebagaimana diatur dalam Pasal 44, Pasal 46, dan Pasal 50. Pembatasan waktu ini dirancang agar proses penanganan aset dapat berjalan lebih terukur dan tidak berlarut-larut.
Pengelolaan aset dan pengawasan diperketat
Undang-undang turut mengatur pengelolaan aset yang dirampas negara melalui badan yang dibentuk Presiden. Pengawasan dilakukan badan independen yang beranggotakan lima orang dan dibentuk Presiden dengan persetujuan DPR.
Penyidik maupun Jaksa Pengacara Negara yang melanggar ketentuan dapat dikenai sanksi administratif, etik, hingga pidana. Selain itu, aset yang mudah rusak atau mengalami penurunan nilai dapat dijual sebelum putusan berkekuatan hukum tetap melalui penetapan hakim.
UU tidak berlaku surut
Pasal 72 dan Pasal 74 menegaskan bahwa perampasan aset berdasarkan undang-undang ini hanya berlaku terhadap tindak pidana yang dilakukan setelah regulasi diberlakukan. Undang-undang mulai berlaku 12 bulan setelah diundangkan, serta setelah badan pengelola dan badan pengawas terbentuk.
Pembahasan melibatkan publik dan ratusan masukan
Dalam proses penyusunannya, Komisi III DPR RI mencatat 397 daftar inventarisasi masalah (DIM) yang menjadi bahan penyempurnaan substansi RUU.
Pembahasan juga melibatkan partisipasi publik melalui sedikitnya 87 kegiatan rapat dengar pendapat, kunjungan kerja ke 15 provinsi, serta sosialisasi oleh 46 anggota Komisi III di daerah pemilihan masing-masing.
Proses pembahasan dilakukan melalui rapat kerja, rapat panitia kerja, hingga rapat teknis penyempurnaan naskah. Kegiatan tersebut berlangsung terbuka dan dapat diakses masyarakat serta media melalui siaran langsung maupun dokumen yang dipublikasikan di laman DPR.
Pembahasan dimulai pada Agustus 2025, dilanjutkan penyusunan draf pada September 2025, penetapan sebagai usul inisiatif DPR pada 6 Oktober 2026, serta pembahasan panitia kerja pada 5 November 2026.
Dengan disahkannya undang-undang ini, negara diharapkan memiliki instrumen yang lebih kuat untuk mengejar dan mengembalikan aset hasil tindak pidana. Di sisi lain, mekanisme pengawasan dan perlindungan hak pihak ketiga menjadi bagian penting agar pelaksanaannya tetap transparan, akuntabel, serta tidak disalahgunakan.
(Ad/hn/rs)